Mendagri : Potensi SDA Pulau Kalimantan Modal untuk Pembangunan

Pontianak – MINews : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D menyebut potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Pulau Kalimantan sebagai modal untuk pembangunan.

Hal itu disampaikannya pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020 di Pontianak, Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (19/02/2020).

“Memang Kalimantan ini memiliki potensi dan memilki banyak peluang, tanah yang sangat luar biasa, SDA, kekayaan alam di Kalimantan dari atas sampai ke bawah itu semua penuh potensi SDA, hutannya, batu bara, mineral, minyak buminya, potensi pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, wisata, ini lah potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berkembangnya Kalimantan,” kata Mendagri.

Di samping memiliki potensi SDA, sebagai Pulau yang memiliki luas terbesar yakni 743.330 Km², Kalimantan juta tercatat memiliki jumlah penduduk yang tak terlalu padat.

“Pulau Kalimantan memiliki luas wilayah yang besar dan kepadatan penduduk yang rendah, hal ini menjadikan Kalimantan memiliki potensi wilayah yang masih dapat diexplore untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” cetusnya.

Tak hanya itu, Pulau Kalimantan juga memiliki potensi pariwisata yang perlu dikembangkan karena Kalimantan memiliki situs-situs dan pariwisata yang mampu menarik wisatawan, di samping tetap mengedepankan potensi SDA-nya.

“Kemudian wisata alam yang lain saya kira adanya flora-fauna yang sangat luar biasa, Tanjung Putih adalah salah satu di antaranya. Kemudian kita juga melihat potensi wisata budaya, dari Suku Dayak, yang ada di Singkawang, itu unik. Kita juga banyak sekali potensi wisata yang lain, wisata kuliner, masakan khas Kalimantan, bahkan buah-buahan khas yang tidak ditemukan di tempat lain,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan yang tepat. Salah satu faktornya yakni kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang berdampak pada kepadatan transportasi.

“Saya kira yang penting untuk pembangunan Kalimantan ke depan adalah keberanian Bapak Presiden untuk memutuskan ibukota negara itu di Kaltim, ini adalah terobosan. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Beliau (Presiden) sangat rasional sekali, pertama dari faktor kepadatan penduduk di Jawa khususnya di Jakarta itu sudah overlapping, kemacetan terjadi, kendaraan bertambah terus makin macet, jalan yang dibangun tidak paralel dengan kecepatan jumah pertumbuhan kendaraan bermotor,” jelasnya.

Rencana Pemindahan Ibukota Negara tersebut juga dinilainya akan mendatangkan efek ekonomi. Tak hanya bagi masyarakat di Kalimantan Timur, tetapi Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Ditambah lagi, infrastruktur dan fasilitas publik akan semakin meningkatkan konektivitas di daerah sekitar.