Komisi V DPR RI Pertanyakan Lambannya Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

Jakarta – MI.News : Komisi V DPR RI mempertanyakan lambannya progres pembangunan bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya kedua bendungan ini sangat dinantikan masyarakat sebagai salah satu cara mengatasi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan informasi yang dilaporkan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), progres Bendungan Ciawi berkisar 45 persen. Sementara progres Bendungan Sukamahi sekitar 37 persen.

“Kami sengaja mengunjungi proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi ini untuk mengetahui progres atau perkembangan dari proyek pembangunan bendungan ini. Sempat dijelaskan oleh pihak PU, bahwa progresnya baru 45 persen untuk Bendungan Ciawi dan 37 persen untuk Bendungan Sukamahi. Ini tentu mengecewakan,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Bendungan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2020).

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, kedua bendungan tersebut menjadi salah satu cara atau langkah pemerintah dalam mengatasi banjir di Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sehingga ia berharap pembangunan bendungan ini dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari terhambatnya proyek kedua bendungan tersebut adalah terkait masalah pembebasan lahan yang belum rampung di tahun-tahun awal proyek berjalan. Namun saat ini pembebasan lahan sudan 90 persen lebih, sehingga proyek pembangunan bendungan ini dapat dikejar ketertinggalannya.

Bahkan ia meyakini  proyek ini akan selesai sesuai target yakni tahun 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Mulyadi yang merupakan wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) mengingatkan bahwa ke depan sosialisasi terhadap proyek nasional harus lebih masif lagi.

Sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa proyek-proyek tersebut sangat bermanfaat dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.