DPRD Bangli Soroti APBD Perubahan 2026, Minta Setiap Rupiah Beri Manfaat bagi Masyarakat

Bangli-Mediaindonesianews.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli meminta Pemerintah Kabupaten Bangli memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pandangan umum tersebut, tiga fraksi menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah, mulai dari kondisi fiskal, rencana pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) kepala daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga realisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Fraksi Partai Golkar menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Bangli terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Juru Bicara Fraksi Golkar, I Nengah Darsana, S.H., M.H., menyebut dalam Perubahan KUA, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,25 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp300,07 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp951,04 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga setiap rencana belanja harus benar-benar mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD harus benar-benar diuji berdasarkan skala prioritas, manfaat publik, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Darsana.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan urgensi dan manfaat langsung pembangunan Rumah Jabatan Kepala Daerah di tengah kebutuhan masyarakat yang masih harus diprioritaskan.

Selain itu, Fraksi Golkar mencermati kenaikan Belanja Modal yang disebut meningkat hingga 438,32 persen menjadi Rp165,12 miliar.

Darsana meminta peningkatan belanja tersebut diikuti pengawasan terhadap kualitas pekerjaan agar nilai anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil pembangunan.

Persoalan kualitas infrastruktur jalan yang dinilai cepat mengalami kerusakan, kesejahteraan tenaga Non-ASN setelah penerapan digitalisasi, serta kebutuhan tambahan anggaran penerangan jalan di wilayah pedesaan juga menjadi perhatian.

Sementara itu, Fraksi Gabungan Restorasi Raya menyoroti kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD.

Juru Bicara Fraksi Gabungan Restorasi Raya, I Ketut Guna, S.H., mempertanyakan sejauh mana aset daerah yang telah dipisahkan melalui penyertaan modal mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Fraksi tersebut juga menyoroti realisasi Pokir DPRD Tahun 2026 yang disebut belum seluruhnya berjalan.

Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan secara menyeluruh sekaligus membangun sistem monitoring yang transparan terhadap pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

“Anggaran berubah jangan sembarang, harus jelas manfaatnya bagi masyarakat semua,” tegas Ketut Guna.

Sorotan mengenai Pokir juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sang Nyoman Wijaya, S.E., M.I.Kom., menegaskan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dan dikawal melalui DPRD perlu mendapatkan perhatian dalam perubahan APBD.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta perubahan anggaran lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan pedesaan dan penguatan ketahanan pangan.

Selain itu, Dinas Pariwisata diminta menghadirkan terobosan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kabupaten Bangli.

Berbagai pandangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemerintah Kabupaten Bangli juga akan diminta memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Pembahasan perubahan APBD 2026 diharapkan tidak hanya berorientasi pada perubahan angka anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat diawasi pelaksanaannya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangli. (JB)