Hampir 90 Persen Dana Hibah Rp15 Miliar Belum Cair, DPRD Bangli Soroti Lambannya Realisasi

Bangli-Mediaindonesianews.com: Hampir 90 persen dari total alokasi dana hibah sekitar Rp15 miliar di Kabupaten Bangli belum dicairkan. Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Bangli dalam rapat gabungan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, Jumat (7/8).

Keterlambatan pencairan dana hibah yang merupakan usulan masyarakat dan telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat yang berlangsung tertutup.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli I Dewa Bagus Riana Putra bersama sejumlah kepala perangkat daerah.

Usai rapat, I Ketut Suastika membenarkan bahwa persoalan lambannya pencairan hibah mendapat sorotan dari jajaran legislatif. Menurutnya, sebagian besar dari total anggaran hibah yang telah dialokasikan belum dapat direalisasikan.

“Dari sekitar Rp15 miliar alokasi hibah, hampir 90 persen belum tersalurkan,” ujar Suastika.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung kepada anggota DPRD yang kerap menerima pertanyaan dari masyarakat, khususnya warga yang sebelumnya mengusulkan bantuan melalui aspirasi saat masa reses.

“Banyak warga datang menanyakan kepastian kapan bantuan itu akan dicairkan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menjelaskan bahwa belum terealisasinya pencairan hibah berkaitan dengan penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang belum mencapai target sesuai rencana.

Kondisi tersebut membuat Pemkab Bangli harus melakukan penyesuaian dan seleksi dalam realisasi belanja daerah. Akibatnya, sejumlah alokasi anggaran yang telah tercantum dalam APBD belum dapat dicairkan.

“Intinya, anggaran belum tersedia,” tegas Suastika.

DPRD Bangli kemudian mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menggenjot penerimaan daerah. Peningkatan PAD dinilai menjadi salah satu kunci agar berbagai program yang telah direncanakan dalam APBD dapat direalisasikan secara konsisten.

“Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan PAD agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan konsisten,” ujarnya.

Legislatif juga berencana menggelar rapat lanjutan bersama Pemkab Bangli untuk mengevaluasi langkah-langkah peningkatan pendapatan daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terhadap persoalan fiskal sekaligus mempercepat realisasi program yang telah dianggarkan.

Sementara itu, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra membenarkan bahwa persoalan pencairan hibah menjadi salah satu pembahasan serius dalam rapat tersebut.

Namun, ia membantah jika perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam rapat tersebut menunjukkan adanya ketegangan yang berlebihan.

“Setiap orang memang memiliki karakter masing-masing. Ada yang bicaranya tegas, namun itu bukan berarti suasana memanas,” tandasnya.

Pemkab Bangli bersama DPRD selanjutnya akan mengevaluasi kondisi pendapatan dan belanja daerah untuk memastikan pelaksanaan APBD tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah, termasuk terkait realisasi bantuan hibah yang telah menjadi aspirasi masyarakat. (JB)