bendera

Kamis, 03 September 2026    03:24 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Ketua DPRD Bangli Hadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026


Jro Budi,    26 Juni 2026,    10:32 WIB

Ketua DPRD Bangli Hadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026
Istimewa

Bangli-Mediaindonesianews.com: Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Ketut Suastika, menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB), Kantor Bupati Bangli, Rabu (24/6).


Ketua DPRD Bangli Hadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Forkopimda, dunia usaha, media massa, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar secara nasional.

Acara turut dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, jajaran Forkopimda Kabupaten Bangli, Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, pimpinan media massa, serta sejumlah undangan lainnya.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Bangli terhadap pelaksanaan SE2026 sebagai instrumen strategis dalam penyediaan data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengambilan keputusan ekonomi, hingga perencanaan program yang lebih tepat sasaran.


Dalam kesempatan itu, Bupati Bangli menekankan pentingnya data yang valid sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan ekonomi secara efektif.

Kehadiran Ketua DPRD Bangli dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Dukungan lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap selama proses pendataan berlangsung.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan program nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pendataan ini bertujuan menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Dengan adanya komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar serta menghasilkan data berkualitas yang mampu menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli. (JB)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS