bendera

Kamis, 03 September 2026    03:26 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


DPRD Bangli Soroti Penurunan PAD 2025, Minta BRIDA Lakukan Riset Potensi Kebocoran


JroBudi,    06 Maret 2026,    00:24 WIB

DPRD Bangli Soroti Penurunan PAD 2025, Minta BRIDA Lakukan Riset Potensi Kebocoran
istimewa

Bangli-Mediaindonesianews.com: Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli menyoroti anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli pada tahun 2025. Dewan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli (BRIDA) segera melakukan riset untuk mengidentifikasi penyebab turunnya penerimaan daerah tersebut.


Hal itu terungkap dalam rapat kerja DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika pada Selasa (3/3). Rapat tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Badan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli (BKPAD), serta OPD terkait lainnya.

Usai rapat, Suastika menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan daerah. Ia mengingatkan agar penurunan realisasi PAD yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang pada tahun ini.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi sementara, tren target pendapatan bulanan dari Januari hingga Februari 2026 justru menunjukkan penurunan. Karena itu, BRIDA diminta segera melakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi kebocoran maupun kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah.


“BRIDA harus melakukan penelitian dan riset secepatnya dengan melibatkan stakeholder terkait. Cari tahu di mana potensi kebocoran dan bagaimana solusinya, sehingga capaian PAD bisa sesuai target,” ujar Suastika.

Selain itu, DPRD Bangli juga berencana melakukan uji petik terhadap realisasi retribusi di kawasan wisata Penelokan Kintamani, yang pada tahun lalu tercatat mengalami penurunan signifikan.

DPRD menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan situasi di lapangan yang masih ramai oleh kunjungan wisatawan, termasuk bus-bus pariwisata yang masuk ke kawasan tersebut.

“Kita akan turun langsung untuk mengetahui berapa retribusi pendapatan per hari, baik saat low season maupun high season. Dari data, tamu tidak sepi bahkan sering macet, tapi pendapatan justru turun. Apakah ada kebocoran, nanti kita cek melalui uji petik,” katanya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga meminta seluruh OPD terkait memberikan data potret ekonomi Bangli secara menyeluruh, termasuk potensi sumber pendapatan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD ke depan. (JroBudi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS