Bangli Siaga 1, Warga dan DPRD Siap Hadang Truk Sampah Denpasar di Perbatasan

Bangli-Mediaindonesianews.com: Gelombang penolakan terhadap wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangli kian memanas. Warga bersama sejumlah anggota DPRD Bangli menyatakan kesiapan menghadang truk pengangkut sampah dari Denpasar di perbatasan wilayah Bangli jika rencana tersebut tetap dijalankan.

Sikap tegas itu disuarakan sejumlah tokoh masyarakat dan politisi Bangli, di antaranya anggota DPRD Bangli Made Joko Arnawa serta mantan Ketua DPRD Bangli Ida Bagus Raka Mudarma. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur yang serius bagi Bangli.

“Jalan rusak di Bangli saja banyak yang belum tertangani, ini malah mau ditambah beban dengan lalu lintas truk sampah setiap hari,” ujar Ida Bagus Raka Mudarma, Kamis (25/12).

Selain persoalan infrastruktur, ancaman lingkungan juga menjadi perhatian utama. Hilir mudik truk sampah dinilai rawan menimbulkan pencemaran, terlebih jika pengangkutan dilakukan tanpa standar keamanan yang ketat atau disertai perilaku ugal-ugalan di jalan.

Anggota DPRD Bangli Made Joko Arnawa menegaskan, rencana pembuangan sampah ke Bangli bertentangan dengan konsep Hulu–Teben yang diyakini dalam kearifan lokal dan ajaran Hindu. Sebagai daerah hulu Bali, Bangli dinilai tidak pantas dijadikan tujuan pembuangan sampah dari wilayah hilir.

“Bangli adalah hulunya Bali. Masak sampah dibawa ke hulu. Kalau sampah dibawa ke hulu, air dari hulu akan tercemar dan dampaknya sampai ke daerah bawah. Logikanya seperti itu,” tegas Joko.

Raka Mudarma menambahkan, kemarahan warga semakin memuncak karena tidak adanya sosialisasi resmi sebelumnya. Hingga kini, ia mengaku belum mendengar adanya kesepakatan formal antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemkot Denpasar terkait rencana tersebut.

“Pejabat Bangli juga belum pernah menyampaikan adanya izin atau kesepakatan. Jangan main coba-coba, ini bisa mengganggu ketentraman dan membuat Bangli gaduh,” katanya.

Pernyataan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara di sejumlah media terkait rencana pengiriman sampah ke Bangli justru dinilai memperkeruh suasana. Warga bersama tokoh masyarakat menyatakan siap berjaga di pintu masuk Bangli, khususnya di wilayah Guliang, untuk menghadang truk sampah yang disebut-sebut akan mulai beroperasi pada Januari 2026.

“Apapun risikonya, ini sudah menjadi sikap kami. Tidak ada kompromi. Kami menolak,” tandas Raka Mudarma.

Bersatunya warga dan DPRD Bangli dalam menolak wacana tersebut menandai eskalasi konflik antardaerah yang semakin serius. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Bangli maupun Pemkot Denpasar terkait langkah lanjutan untuk meredam ketegangan tersebut. (JroBudi)