PPP Harus Dikembalikan ke Fusi 1973 untuk Menjaga Marwah Partai

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi perhatian publik menjelang muktamar. Prof. Dr. Husnan Bey Fananie, MA, menegaskan bahwa jalan penyelamatan bagi PPP adalah dengan mengembalikan partai ke khitah fusi 1973, saat NU, Parmusi, PSII, dan Perti melebur menjadi satu kekuatan politik Islam.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9), Husnan menyampaikan bahwa PPP saat ini tengah menghadapi krisis identitas akibat konflik internal, dualisme kepemimpinan, serta dominasi elite tertentu. Kondisi ini dinilai menjauhkan PPP dari semangat kolektif dan musyawarah yang menjadi dasar kelahirannya.

“PPP ini bukan milik segelintir elite, bukan pula warisan untuk diperebutkan kelompok tertentu. PPP adalah amanah sejarah dari umat Islam Indonesia. Jika kita mengkhianati semangat fusi 1973, maka kita sedang mengkhianati umat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh kader agar menjadikan muktamar sebagai momentum rekonsiliasi, bukan ajang pertarungan. “Gunakan momentum muktamar untuk bersatu, bukan bertarung. Jangan pilih pemimpin karena kepentingan sesaat, pilihlah pemimpin dengan nurani yang tulus. Mari kita tegakkan kembali marwah PPP demi umat dan bangsa,” ujarnya.

Lebih jauh, Husnan menilai pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara, dapat memberikan saran konstruktif untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Menurutnya, PPP adalah warisan umat dan bangsa, bukan milik kelompok tertentu.

“PPP akan besar jika kembali ke khitah. Jika kita lupakan fusi 1973, maka PPP hanya akan menjadi sejarah. Tapi jika kita rawat dan jaga, insya Allah PPP akan menjadi masa depan umat,” pungkas Husnan.***