bendera

Kamis, 03 September 2026    05:12 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan


Tim Red,    29 September 2025,    09:25 WIB

Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan
istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada Sabtu (27/9) berakhir ricuh setelah dua kandidat, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum terpilih. Kondisi ini menuai keprihatinan luas, termasuk dari para pengurus Eksponen Fusi 1973 yang menyerukan agar PPP dikembalikan pada semangat persatuan awal kelahirannya.


Ketua Umum Parmusi, Prof. Husnan Bey Fananie, yang juga calon ketua umum PPP, menegaskan bahwa konflik internal tidak bisa dibiarkan terus berlarut.

Kisruh ini hanya bisa diselesaikan dengan mengembalikan partai pada akar sejarahnya, yaitu fusi politik Islam 1973 yang menyatukan Parmusi, NU, PSII, dan Perti,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi. Menurutnya, PPP lahir dari tekad besar umat Islam untuk bersatu dalam satu wadah politik.


PPP ini bukan milik perorangan atau elite. Ia lahir dari fusi 1973 sebagai rumah besar umat Islam. Jika ada kisruh, jalan keluarnya adalah kembali ke semangat persatuan dan integritas perjuangan,” tegasnya.

Imam Cokroaminoto, pengurus Sarekat Islam sekaligus cucu HOS Cokroaminoto, juga mengingatkan bahwa PPP harus kembali ke khittahnya. Sementara Irene Rusli Halil, putri pendiri Perti, menilai Muktamar X telah menzalimi para peserta.

Kasihan para muktamirin yang datang dengan niat baik, tetapi justru dizalimi oleh proses yang cacat,” katanya.

Eksponen Fusi 1973 sepakat meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil muktamar yang dinilai cacat hukum dan melanggar AD/ART partai. Mereka juga mendesak agar kedua kandidat tidak memaksakan diri menjadi ketua umum.

Assoc. Prof. TB Massa Djafar, cendekiawan Muslim, menilai penyelesaian konflik PPP akan sulit tercapai jika masih didominasi politik transaksional dan praktik money politics.

Jangan biarkan PPP terjebak dalam politik broker. Kalau PPP ingin bangkit, kembali ke spirit Fusi 1973: memperkuat representasi politik umat Islam dan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Husnan menambahkan, muktamar kali ini tidak memberi ruang bagi kader partai untuk maju sebagai calon ketua umum. Ia menyerukan agar momentum muktamar dijadikan titik balik kebangkitan PPP.

Kami memohon maaf kepada rakyat dan umat Islam atas tragedi yang mencoreng wajah PPP. Mari selamatkan PPP dari praktik politik yang jauh dari prinsip moral Islam,” pungkasnya.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS