bendera

Sabtu, 06 Juni 2026    08:29 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan


Tim Red,    29 September 2025,    09:25 WIB

Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan
istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada Sabtu (27/9) berakhir ricuh setelah dua kandidat, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum terpilih. Kondisi ini menuai keprihatinan luas, termasuk dari para pengurus Eksponen Fusi 1973 yang menyerukan agar PPP dikembalikan pada semangat persatuan awal kelahirannya.


Ketua Umum Parmusi, Prof. Husnan Bey Fananie, yang juga calon ketua umum PPP, menegaskan bahwa konflik internal tidak bisa dibiarkan terus berlarut.

Kisruh ini hanya bisa diselesaikan dengan mengembalikan partai pada akar sejarahnya, yaitu fusi politik Islam 1973 yang menyatukan Parmusi, NU, PSII, dan Perti,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi. Menurutnya, PPP lahir dari tekad besar umat Islam untuk bersatu dalam satu wadah politik.


PPP ini bukan milik perorangan atau elite. Ia lahir dari fusi 1973 sebagai rumah besar umat Islam. Jika ada kisruh, jalan keluarnya adalah kembali ke semangat persatuan dan integritas perjuangan,” tegasnya.

Imam Cokroaminoto, pengurus Sarekat Islam sekaligus cucu HOS Cokroaminoto, juga mengingatkan bahwa PPP harus kembali ke khittahnya. Sementara Irene Rusli Halil, putri pendiri Perti, menilai Muktamar X telah menzalimi para peserta.

Kasihan para muktamirin yang datang dengan niat baik, tetapi justru dizalimi oleh proses yang cacat,” katanya.

Eksponen Fusi 1973 sepakat meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil muktamar yang dinilai cacat hukum dan melanggar AD/ART partai. Mereka juga mendesak agar kedua kandidat tidak memaksakan diri menjadi ketua umum.

Assoc. Prof. TB Massa Djafar, cendekiawan Muslim, menilai penyelesaian konflik PPP akan sulit tercapai jika masih didominasi politik transaksional dan praktik money politics.

Jangan biarkan PPP terjebak dalam politik broker. Kalau PPP ingin bangkit, kembali ke spirit Fusi 1973: memperkuat representasi politik umat Islam dan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Husnan menambahkan, muktamar kali ini tidak memberi ruang bagi kader partai untuk maju sebagai calon ketua umum. Ia menyerukan agar momentum muktamar dijadikan titik balik kebangkitan PPP.

Kami memohon maaf kepada rakyat dan umat Islam atas tragedi yang mencoreng wajah PPP. Mari selamatkan PPP dari praktik politik yang jauh dari prinsip moral Islam,” pungkasnya.


banner
NASIONAL
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN)
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 130 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pelantikan yang berlangsung
img
Kamis, 04 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur dan persyaratan pemecahan bidang tanah sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan. Layanan ini menjadi
img
Rabu, 03 Juni 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyambut kedatangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim
img
Rabu, 03 Juni 2026
Singapura - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting
img
Rabu, 03 Juni 2026
Tangerang-Mediaindonesianews.com: Kehadiran layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pertanahan secara terintegrasi

MEDIA INDONESIA NEWS