bendera

Kamis, 03 September 2026    05:11 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


DPRD Blora Gelar Rapat Paripurna Strategis, KUA-PPAS dan PAW


AndiZ,    07 Agustus 2025,    09:11 WIB

DPRD Blora Gelar Rapat Paripurna Strategis, KUA-PPAS dan PAW
Istimewa

Blora-Mediaindonesianews.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna strategis dengan dua agenda penting yaitu penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan pelantikan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW), Rabu (6/8),


DPRD Blora Gelar Rapat Paripurna Strategis, KUA-PPAS dan PAW

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa S.Pd.I., dan dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota legislatif. Dalam kesempatan tersebut, Ir. H. Setya Utama, MM. resmi dilantik sebagai anggota DPRD Blora menggantikan almarhum Ahmad Labib Hilmy yang wafat pada 19 Mei lalu.

Mustopa menyatakan bahwa penyusunan KUA-PPAS menjadi tonggak awal dalam proses perencanaan penganggaran daerah.

“Dokumen ini menjadi fondasi arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta pengelolaan belanja daerah. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi acuan utama,” tegasnya.


Bupati Arief Rohman dalam sambutannya menyerahkan langsung dokumen rancangan KUA-PPAS 2026 kepada Ketua DPRD untuk dibahas bersama. Ia menekankan bahwa pelantikan anggota baru tidak sekadar mengisi kekosongan kursi, tetapi juga memperkuat dinamika kerja parlemen.

“Kehadiran Pak Setya Utama diharapkan membawa semangat baru dan memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam pembangunan Blora,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan tema arah kebijakan ekonomi tahun 2026, yakni “Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”. Strategi ini akan mengedepankan penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah akan fokus pada, Pengendalian inflasi melalui penguatan TPID dan stabilisasi harga bahan pokok, Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan sektor pertanian, Penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan peran CSR dan Baznas dan Pengembangan ekonomi kreatif berbasis ekspor melalui penguatan kelembagaan dan inkubasi bisnis.

Dengan telah disampaikannya KUA-PPAS 2026, DPRD Blora diharapkan segera melakukan pembahasan agar APBD 2026 dapat disusun secara tepat waktu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan komitmen seluruh elemen pemerintahan untuk mempercepat pembahasan anggaran, guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Blora. (andiZ)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS