bendera

Kamis, 03 September 2026    05:11 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Blora Desak DPR RI: Dua Bendungan Strategis Harus Rampung


AndiZ,    27 Juli 2025,    08:37 WIB

Blora Desak DPR RI: Dua Bendungan Strategis Harus Rampung
Istimewa

Blora-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora secara tegas mendesak DPR RI agar mengawal penyelesaian dua proyek bendungan besar yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Desakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, dalam rapat koordinasi Komisi V DPR RI bersama Gubernur Jawa Tengah, Jumat (25/7), di Kantor Gubernur Jateng, Semarang.


Blora Desak DPR RI: Dua Bendungan Strategis Harus Rampung

Dua bendungan yang menjadi fokus utama Blora adalah Bendungan Karangnongko di Kecamatan Kradenan, yang wilayah layanannya meliputi Blora, Bojonegoro, dan Ngawi, serta Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan, yang akan memberikan manfaat besar bagi pertanian di wilayah Blora dan Pati.

“Kedua bendungan ini sangat krusial untuk peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Kami minta dukungan penuh DPR RI agar pembangunannya segera diselesaikan,” tegas Arief di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.

Selain pembangunan bendungan, Bupati Arief juga menekankan pentingnya kelanjutan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang telah memberikan dampak signifikan di Blora. Sejumlah ruas jalan strategis yang telah dibangun seperti Purwodadi–Blora, Randublatung–Getas, Sumber–Temulus, dan Wulung–Klathak dinilai sangat membantu mobilitas ekonomi masyarakat.


“Program IJD sangat membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Kami ingin program ini terus dilanjutkan, karena manfaatnya sangat nyata dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh usulan dari Blora. Ia meminta Bupati agar segera berkoordinasi dengan anggota Komisi V dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

“Silakan segera koordinasi dan serahkan proposal secara resmi. Komisi V siap mengawal aspirasi ini hingga ke pembahasan dengan kementerian teknis terkait,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas proyek strategis lainnya seperti pembangunan Tol Semarang–Demak untuk penanggulangan banjir rob dan Tol Bawen–Yogyakarta. Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk dari Demak, Jepara, Semarang, Kendal, Grobogan, Temanggung, dan Semarang.

Dengan dukungan legislatif, Pemerintah Kabupaten Blora berharap proyek-proyek strategis nasional ini bisa segera direalisasikan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, menopang ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. (andiZ)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS