GTI se Provinsi Bali Intensifkan Pemantauan Praktik Korupsi

Bali – MINews.com: Plt Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia (GTI) Provinsi Bali Pande Mangku Nyoman Rata mengingatkan kepada pengurus dan anggota DPC GTI seluruh kabupaten/kota se Provinsi Bali lebih intens menelusuri kinerja aparat, terutama yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Penekanan ini menyusul munculnya pelbagai ‘gerak-gerik’ banyak pihak yang potensial melemahkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantsan korupsi oleh KPK dan penegak hukum lainnya.

‘’Kita harus lebih serius memelototi perilaku pihak-pihak yang memungkinkan melakukan tindakan pidana korupsi. Jika memang terindikasi dan ada dugaan praktik korupsi, baik langsung dan tak langsung, segera koordinasikan dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan," tegasnya di Denpasar, Bali, Jum’at (11/10).

Pande Mangku menengarai, polemik KPK dan DPR RI, membuat para koruptor sedikit kegirangan, karena mereka mendapatkan celah bawah tindakan yang dilakukan (korupsi) akan lebih leluasa dan ia juga mengingatkan kepada anggotanya se Provinsi Bali agar bekerja keras dan berperan aktif memberantas korupsi, karena kapan pun, korupsi masih menjadi musuh bangsa.

‘’Namun ingat, kita wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jika ada indikasi penyalahgunaan keuangan negara, laporkan atau bersurat ke penegak hukum, jangan biarkan koruptor menari di tengah konflik KPK dan DPR’’ tegasnya.

Terkait makin bertambahnya politisi Bali tersangkut dalam kasus korupsi, Pande Mangku sangat menyayangkan. Menurutnya, di mata orang Bali, korupsi yang dilakukan para politisi asal Bali, seperti umumnya, tak hanya merugikan keuangan Negara, namun juga merugikan citra baik masyarakat Bali.

Selama ini masyarakat nusantara bahkan dunia,  tahu bahwa orang Bali terkenal karena berprilaku sopan, berkarakter polos, ramah, positif, dan jujur tapi, dengan adanya politisi asal Bali yang kena kasus korupsi, maka kejujuran orang Bali jadi ternodai dan tercederai oleh orang Bali sendiri,’’ jelasnya.

Oleh karena itu, Pande Mangku mengingatkan, para pejabat asal Bali baik yang duduk di DPR RI, DPD, atau eksekutif hingga pengusaha, jangan mencoreng citra Bali.

‘’Pejabat dari Bali ini tak hanya harus menjaga keuangan Negara agat tepat guna, juga membawa amanah untuk selalu jujur dan menjaga martabat masyarakat Bali di mata Indonesia dan dunia. Intinya, jangan korupsi. Itu saja,’’ pungkasnya.(ips)