bendera

Kamis, 03 September 2026    05:12 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Komite Fraksi Rakyat - RUU Omnibus Law Politik Segera Dibentuk


benz,    28 Maret 2025,    13:54 WIB

Komite Fraksi Rakyat - RUU Omnibus Law Politik Segera Dibentuk
istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Komite Fraksi Rakyat untuk memperjuangkan masuknya kekuatan-kekuatan Rakyat sebagai perwakilan Rakyat yang terdiri dari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, kelompok masyarakat sipil dan aktivis, profesional, golongan-golongan Rakyat hingga perorangan masuk menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


“Insya Allah paska lebaran akan dibentuk. Komite ini terdiri dari banyak elemen, namun sebelumnya kami rencanakan membetuk Panitia Kecil Komite, untuk merumuskan rencana dan aksi Komite Fraksi Rakyat yang besar dan benar-benar berada pada kekuatan-kekuatan Rakyat.” Kata Yudi Syamhudi Suyuti, Koodinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif dalam keterangan Pers yang diterima redaksi mediaindonesianews.com, Jum’at (28/3)

Lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa. setelah dibentuk akan memperjuangkan dengan melibatkan diri secara inisiatif dalam pembuatan RUU Omnibus Law Politik hingga goal agar kelompok-kelompok tersebut dapat dipilih Rakyat menjadi Anggota DPR, dengan didasaru Undang-Undang Omnibus Law Politik yang berbasis Konstitusi.

“Sehingga dalam Pemilu 2029 yang akan datang, Perwakilan-perwakilan tersebut dapat mengikuti Pemilu Legislatif, baik mencalonkan atau dicalonkan dan dipilih Rakyat. Hasilnya akan ada Fraksi Rakyat di DPR RI, selain dari Fraksi-Fraksi Partai Politik secara legal formal.” ujarnya


Menurut Yudi, adanya Fraksi Rakyat ini melengkapi suara penuh Rakyat dalam Lembaga Parlemen, sekaligus menguatkan saluran Rakyat Warga dalam seluruh Keputusan Negara. Selain itu ekosistem antara Negara dan Rakyat mampu menjadi ekosistem politik yang rigid sebagai struktur Negara, namun juga inklusif, demokratik dalam Kerakyatan dan Kemasyarakatannya.

“dengan adanya Fraksi Rakyat ini semua suara Rakyat akan mendapat salurannya secara konkrit. Rakyat Indonesia ini jumlahnya besar, dan dibutuhkan saluran yang besar juga, agar situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan pertahanan benar-benar stabil. Sehingga benturan-benturan dari segalam macam konflik dapat dihindari dan tentu akan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta keadilan. Disini Negara dan Rakyat mampu menjadi internal struktural power yang kuat di tingkat Nasional dalam ekosistemnya. Sekaligus di tingkat global, Indonesia dapat menentukan external positioning powernya (menempatkan kepentingan nasional di tengah-tengah kepentingan global).” Pungkasnya. (Benz)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS