Kejaksaan Raih Penghargaan Kementerian PUPR

Jakarta – MediaIndonesiaNews : Kejaksaan Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Apresiasi terkait keberhasilan Korps Adhyaksa dalam melakukan pendampingan penyelesaian masalah hukum dan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Pemberian penghargaan yang digelar di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (3/12), itu dilakukan dalam rangka peringatan HUT Bhakti PU ke-74 Tahun 2019.

Empat pejabat Kejaksaan RI yang menerima penghargaan tersebut ialah Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka yang diwakili oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM-Intel, M Roskanedi.

Berikutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Firdaus Dewilmar, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Iqbal Arief. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan yang bertindak selaku inspektur upacara HUT Bhakti PU ke-74 Tahun 2019, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, membacakan sambutan Presiden Joko Widodo.

Dalam upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PUPR serta tamu undangan, Menteri Luhut berpesan agar ke depannya sinergitas dan dukungan dari aparat penegak hukum dapat ditingkatkan. Upaya itu penting dilakukan demi kemajuan pembangunan di negeri ini.

Keberhasilan Kejaksaan RI dalam melakukan pendampingan penyelesaian masalah hukum dan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur strategis PUPR merupakan buah kerja keras yang dilakukan jajaran.

Melalui inovasi penegakan hukum yang akhirnya diapresiasi oleh Kementerian PUPR, Kejaksaan pun berkomitmen untuk terus mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di penjuru Tanah Air.

Prinsipnya, pelbagai program pembangunan yang menyangkut proyek strategis nasional juga harus dilaksanakan dengan benar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Proyek tersebut tidak boleh terhambat dengan pelanggaran hukum.