bendera

Kamis, 03 September 2026    06:05 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Paslon Maximus dan Peggi Resmi Mendaftar ke KPU Mimika


tim red,    29 Agustus 2024,    22:58 WIB

Paslon Maximus dan Peggi Resmi Mendaftar ke KPU Mimika
Maximus Tipagau mengenakan pakaian adat Papua (Tengah Kiri didampingi Istri, dan Peggi Patricia Patipi (Tengah Kanan) mengenakan pakaian adat Papua didampingi suaminya

Timika-Mediaindonesianews.com: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Patipi (MP3) resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika di jalan Hasanuddin, Distrik Wanita, Mimika, Papua Tengah, Kamis (29/8).


Dalam keterangannya Calon Bupati Mimika Maximus Tipagau mengatakan bahwa, sebelum mendatangi KPU dirinya bersama pasangan serta para pendukung dan simpatisan menggelar deklarasi di jalan WR Suptraman.

“hari ini kita resmi mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, tentunya disini saya datang kesini tidak sendiri, tapi diantar oleh Partai Golkar, PKB, NasDem, Perindo, Hanura, PSI, Gerindra,” katanya.

Lebih lanjut Maximus menjelaskan bahwa, ia dan pasangannya merupakan pendatang baru yang maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Mimika, namun telah berbuat banyak melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung ke masyarakat.


“Kami sebagai pendatang baru, tapi saya yakin bisa melihat persoalan yang dialami oleh masyarakat Mimika yang di gunung dan pesisir,” ujarnya.

Terkait pilihan calon wakil Bupati Perempuan, Maximus mengungkapkan hal ini untuk menjaga dan melindungi perempuan-perempuan Papua dari kemiskinan, kesehatan dan lain sebagainya.

“Kami membuka pintu supaya pemerintah melihat pasangan Bupati dan wakil Bupati harus OAP, jadi kami menjadi contoh di Papua Tengah bahwa perempuan selain bisa mengurus rumah tangga juga bisa mengurus pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Mimika Peggi Patricia Patipi mengatakan bahwa, dirinya dan pasangannya adalah Orang Asli Papua (OAP), sedangkan dalam UU Otsus hanya menjelaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur harus OAP, hal ini merupakan sejarah baru dan menjadi contoh untuk Kabupaten lain di Papua bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati juga harus OAP, sebagai representasi dari masyarakat asli Papua.

“Kami ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Otsus karena kami berdua orang asli Papua yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan hanya Gubernur dan wakil Gubernur harus OAP, tapi Bupati dan wakil Bupati Mimika juga harus OAP,” pungkasnya.

Seperti diketahui Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Patipi diusung dari partai Perindo, Partai NasDem, Partai PKB, Partai Golkar, Partai Hanura dan PSI.***


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS