Ketua DPRD Bogor Sesalkan Pemkab Bogor Lamban Cairkan Belanja Wajib APBD 2023

Cibinong-Mediaindonesianews.com: Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan oleh DPRD dalam APBD 2023.

Menurut Rudy, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai, bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan, sampai hari ini Maret 2023 Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) belum juga dicairkan.

"Tentunya itu menjadi hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," ujar Rudy Susmanto, Kamis (16/3).

Rudy meminta TPP yang sudah menjadi hak pegawai segera dicairkan. Selain itu, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan.  Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.

"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya idul fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik," katanya.

Rudy juga mengingatkan, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Apalagi, kata Rudy untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.

"Sejak awal Kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan dengan adminitrasi penting untuk diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," jelas Rudy.

Seperti diketahui, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah menjerit. Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai saat ini belum juga cair.

Apalagi, wilayah tetangga seperti Kota Depok dan Kota Bogor sudah cair terlebih dahulu. Hal ini pun membuat para abdi negara di lingkungan Kabupaten Bogor risih, bahkan sempat terlontar dari salah satu PNS di Pemkab Bogor bahwa sistem saat ini semakin bobrok.

"TPP saja sampai sekarang belum juga cair, bagaimana Kabupaten Bogor mau maju jika dalam memenuhi hak pegawainya terhambat seperti ini. Menjerit kami, itu sekarang kalau boleh jujur," cetus salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya, Senin (13/3).

Terlebih, belum lagi adanya kejelasan dari dinas terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait nasib PNS yang memang membutuhkan TPP.

"Ini jangan semena-mena begitu dong, kalau seperti ini kan, kami yang jadi korban," Pungkas Rudy. (JP)