PDIP: Langkah Polisi Sudah Tepat Menghindari Bentrokan Horizontal, Kalau Dulu Ada Tim Mawar

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung tindakan polisi memulangkan aktivis Neno Warisman dari Pekanbaru, Riau. Menurut Hasto langkah polisi sudah tepat guna menghindari bentrokan horizontal.

"Suatu hal yang tepat dan toh dialog kita lakukan. Sekali lagi, kita punya referensi yang baik ketika pemerintah yang otoriter membungkam gerakan-gerakan pro demokrasi," kata Hasto di posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Hasto menilai, gerakan 2019 ganti presiden inskonstitusional karena cenderung mengarah pada upaya mengganti presiden terpilih pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kata dia, masa jabatan presiden terpilih adalah lima tahun. Oleh karena itu, jika ada upaya mengganti presiden sebelum waktunya dapat diartikan bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.

"Untung presidennya Pak Jokowi, kalau dulu mungkin udah dibentuk Tim Mawar. Dibentuk untuk mengeksekusi itu. Ini untung pak Jokowi sangat demokratis," kata Hasto.

Menurut Hasto, sedianya upaya untuk meraih dukungan dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik dan sesuai tata aturan yang berlaku. Misalnya dengan menunjukkan dukungan terhadap calon yang diusung dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah.

"Semua harus membuka ruang keadaban publik di dalam kompetisi, Jangan sampai kompetisi itu menghancurkan nilai-nilai kita sebagai bangsa besar," ujarnya.

Sebelumnya, Neno Warisman diadang ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) sore. Tokoh penggerak #2019GantiPresiden akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta setelah diminta pulang oleh kepolisian setempat dengan alasan keamanan.