bendera

Kamis, 03 September 2026    07:44 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Rakyat dan Negara Melawan Pinjol Ilegal yang Merugikan 8.160 Triliun


Tim Red,    31 Agustus 2021,    10:35 WIB

Rakyat dan Negara Melawan Pinjol Ilegal yang Merugikan 8.160 Triliun
Yudi Syamhudi Suyuti

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


Mediaindonesianews.com: Dalam beberapa hari ini, kita melihat dan merasakan upaya pemberantasan pinjol ilegal dari Pemerintah. Dengan terbitnya SKB yang ditandatangani 5 Kementerian dan Lembaga, artinya ini sebuah tanda dari Negara melawan Pinjol Ilegal.

Rakyat sendiri sejak menjamurnya Pinjol Ilegal ini, tidak pernah berhenti melawan dengan didampingi para aktivis seperti LBH Nusantara, LBH Jakarta dan LSM-LSM di masyarakat.

Sejenak, setelah saya merilis perlawanan terhadap Pinjol Ilegal, saya sengaja melengkapi data-data baik secara primer maupun sekunder. Dan tidak disangka, berdasarkan pernyataan salah satu anggota komisioner OJK, dalam seminar tentang Fintech tahun 2020, kerugian kejahatan siber Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong, merugikan rakyat konsumen sebesar 8.160 triliun per tahunnya. Artinya, jika rakyat dan negara mendapat kerugian, maka para pelaku Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong tersebut meraup keuntungan dari rakyat sebesar 8.160 Triliun.


Angka ini bukan angka main-main,  yang didapat langsung dari kantung rakyat ini 4 kali kerugian Negara dari BLBI sebesar 2000 Triliun.

Sementara pendapatan Negara tahun 2021 berdasarkan laporan Kementerian Keuangan direncanakan 1743,6 Triliun.

Negara baru merencanakan, akan tetapi Pinjol Ilegal sudah mendapatkan kurang lebih 4,6 kali lipat rencana pendapatan negara setiap tahunnya.

Luar biasa sebuah aksi kejahatan yang bukan saja melilit utang ke rakyat dengan berlipat-lipat bunga, melainkan juga sangat berpotensi membangkrutkan negara.

Pinjol Ilegal merupakan kekuatan jahat bebas pajak yang juga sebagai instrumen pencucian uang dan bertindak menindas rakyat.

Sudah banyak yang mati bunuh diri akibat pinjol ilegal. Sudah banyak pencemaran nama baik yang didapat dari penyebaran data penggunanya. Sudah banyak perceraian terjadi akibat dan sudah banyak fitnah, intimidasi dan teror dilakukan secara digital oleh debt collector mitra pinjaman ilegal ini.

Diluar itu semua, ada ancaman kedaulatan Negara kita dengan data-data yang telah dikuasai para pelaku Pinjol Ilegal ini.

Jadi keberadaan Pinjol Ilegal ini jangan sampai dianggap remeh. Rakyat dan Negara dalam kasus Pinjol Ilegal ini harus mampu membuat garis sinergi lebih kuat untuk sama-sama memberantas habis Pinjol-Pinjol Ilegal ini.

Ini saatnya Negara dan Rakyat bersama-sama melawan Pinjol Ilegal.

Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS