bendera

Kamis, 03 September 2026    07:45 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Pemerintah Harus Hadir Untuk Kepentingan Kesetaraan Anak Bangsa Secara Keseluruhan


Lian,    26 Juni 2021,    22:01 WIB

Pemerintah Harus Hadir Untuk Kepentingan Kesetaraan Anak Bangsa Secara Keseluruhan
Dr. Magit Les Denny Tewu, SE, MM

Jakarta - mediaindonesianews.com: Pandemi diyakni bukan menjadi faktor penyebab, melainkan   “kaca pembesar” disparitas layanan pendidikan di Indonesia yang semakin menganggu. Disparitas layanan pendidikan ini terjadi bukan hanya antar daerah, melainkan juga di dalam satu daerah.  Hal ini mencerminkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Diakui Denny Tewu, bahwa pemerataan belum sepenuhnya terwujud di Indonesia, ada belasan ribu sekolah bermasalah dengan koneksion internet di Indonesia, sementara ada 22,5 juta masyarakat miskin di Indonesia yang tentunya berpengaruh kepada anak-anak  sekolah yang tidak terjangkau membeli peralatan untuk kebutuhan daring termasuk koneksi internet.

“Ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat hingga daerah, bagaimana agar kesenjangan pendidikan ini tidak terbiarkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan seutuhnya, kata Dr. Magit Les Denny Tewu, SE, MM Wakil Rektor 2 Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta kepada Mdiaindonesianews. Sabtu (26/6/2021).

Pelaksanaan  pembelajaran  jarak jauh  (PJJ) sejak sebelum pandemik hingga pandemik  ditemukan spectrum  yang sangat variatif.  Ada guru yang melaksanakan PJJ karena siswa dan guru tak memiliki akses keinternet serta alat komunikasi. Begitupun perpindahan belajar luring ke daring juga tidak banyak mengubah model pembelajaran. Jika guru terbiasa berpusat pada siswa PJJ dapat membantu pembelajaran semakin menyenangkan. Sebaliknya banyak guru yang masih menerapkan metode ceramah sehingga PJJ akhirnya lebih seperti model webinar, guru yang banyak bicara atau sarah. Menurut Denny Tewu, kalau mengenai proses adaptasi dan perbaikan demi perbaikan tentu akan terwujud secara bertahap atau berangsur-angsur, yang penting semua memiliki peralatan yang dapat terkoneksi dengan pendidikan apakah melalui media internet ataukah TV dan sebagainya. Proses pembelajaran sedang berubah cepat, para guru juga sedang beradaptasi dengan berbagai cara untuk menyajikan cara pembelajaran yang menarik dengan target-target yang ditetapkan Depdikbud sesuai standarisasi yang ada. Ada begitu banyak pelatihan serta sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran khususnya secara online, urainya.

Keterbelahan digital makin tampak nyata selama masa pandemik. Sekolah yang yang melayani anak-anak kelas ekonomi menengah atas dan tak terkendala akses bisa semakin berkembang dengan PJJ. Sebaliknya, bagi anak-anak yang terkendala akses mereka akan semakin tertinggal. Bagi Denny Tewu, disinilah peran Pemerintah harus hadir untuk kepentingan kesetaraan anak bangsa secara keseluruhan. Masyarakat juga tentunya dituntut peduli atas kondisi keterbelakangan dari anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan di wilayahnya masing-masing, ucapnya.

Pandemik memperparah ketimpangan multidimensi di Indonesia. Kini kesenjangan diperkuat akibat kesenjangan digital. Dari pandangan Denny Tewu, Stimulus Pemerintan terus dijalankan untuk membantu masyarakat agar memiliki akses ekonomi dan tentu juga akses pendidikan bagi anak-anak bangsa, dalam kondisi begini dituntut juga masyarakat antara melalui berbagai lembaga keagamaan bisa juga membantu Pemerintah untuk menjangkau kesenjangan-kesenjangan yang ada di wilayah mereka masing-masing.  

“Pengentasan kemiskinan tentu menjadi tanggungjawab bersama demi keamanan dan kedamaian segenap masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Menteri pendidikan kebudayaan, Riset dan teknologi Nadiem Anwar Makarim  mengatakan, transformasi pendidikan lewat merdeka belaar dapat menghadirkan terobosan untuk menciptakan keadilan dalam layanan pendidikan. Keadilan bukan berarti sama atau sragam untuk semua daerah, kata Dia, Merdeka belajar ini tentunya berlaku untuk semua agar, siswa dari awal sudah terbuka dengan berbagai kesempatan yang ada, termasuk melibatkan industri bekerjasama dengan dunia pendidikan, sebenarnya UMKM di daerah juga perlu diberikan akses untuk bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah di daerah. Mungkin skalanya berbeda antar kota dan desa, namun intinya anak-anak  sekolah sudah mulai diperkenalkan dengan dunia kerja sejak dini, tutupnya. (lian)


Pemerintah Harus Hadir Untuk Kepentingan Kesetaraan Anak Bangsa Secara Keseluruhan



banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS