bendera

Kamis, 16 April 2026    04:02 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19


Lian,    16 September 2020,    23:38 WIB

Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19
Dr. Denny Tewu SE., MM (foto ist)

Jakarta - MINews.com : Pada tahapan pendaftaran 4-6 September 2020  Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pasangan calon Pilkada melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan pengumpulan massa. Berdasarkan data  Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 62 bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang positif covid 19.  Hal inilah membuat kalangan  pengamat dan Anggota parlemen DPR RI mengusulkan untuk menunda Pilkada secara parsial di daerah-daerah dengan resiko penularan Covid 19 tinggi.


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

Hal ini pun dikritisi Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Denny Tewu, bahwa  Pemerintah harus menentukan prioritas, apakah urusan politik atau masalah kesehatan rakyat yang menjadi perhatian utama, karena apapun putusannya tentu memiliki konsekwensi yang tidak mudah bagi Pemerintah sendiri.

“Kalau saya secara kemanusiaan dan rasa empati atas protokol kesehatan yang bila tidak dipatuhi akan mengakibatkan korban nyawa yang semakin bertambah tentunya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya termasuk politik” pintanya.

Berdasarkan data dari satuan Tugas penanganan COVID 19 pada 9 September lalu, dari 309  kabupaten/ kota yang terlibat dalam 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/ walikota sebanyak 45 kabupaten/ kota atau 14.56 persen masuk daerah dengan resiko tinggi penularan COVID 19 . Sebanyak 152 kabupaten / kota atau 49.19 persen masuk resiko rendah. 


Ketegasan Pemerintah Diperlukan Dalam Pilkada Serentak Masa Pandemi Covid-19

“bisa saja Pilkada secara bertahap karena situasi yang ada, itu semua tentu tidak lepas dari konsekwensi- Konsekwensi yang harus dihadapi oleh Pemerintah, untuk itu dicarikan solusi yang terbaik untuk keputusannya, kata Mantan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera kapada MINews.com Rabu (16/9).

Untuk Itu Denny Tewu  meminta adanya  ketegasan Pemerintah, apakah menunda Pilkada serentak, ataukah Pilkada bertahap disesuaikan dengan adanya daerah yang berisiko tinggi maupun rendah.  

"Dunia sedang menonton wisdom dari Pemerintah RI dalam situasi seperti ini," pungkasnya. (LiaN)


banner
NASIONAL
img
Rabu, 15 April 2026
Subang - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan kunjungan kerja ke Yonif TP 940/Jaya Nagara yang berlokasi di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (13/4/2026). Kunjungan
img
Senin, 13 April 2026
Bantul-Mediaindonesianews.com: Setelah melalui proses hukum yang panjang dan berliku, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
img
Minggu, 12 April 2026
Jakarta - Dalam rangka menjalin sinergitas diplomasi milter, Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto menggelar Coffee Morning dengan para Atase Pertahanan negara sahabat, bertempat di Resto Pule Taman
img
Minggu, 12 April 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada acara pembukaan Musyawarah
img
Sabtu, 11 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi antara instansi dan masyarakat. Penegasan ini

MEDIA INDONESIA NEWS