bendera

Kamis, 03 September 2026    06:54 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam


dee maz,    14 Januari 2020,    11:02 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Jakarta – MINews : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan wilayah perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar tidak ada pihak asing yang melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tersebut.


Ia mengatakan prinsip penjagaan di perairan Indonesia yang wajib menjaga adalah Bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut.

“Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan sebelum Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2019).

Kharis menegaskan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. 


Karenanya, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika dan Intelijen ini mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.

Kendati belum menerima usulan tersebut dalam APBN-Perubahan 2020, menurutnya penambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard).

“Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebagaimana diketahui, perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang.

Namun tak lama berselang, kapal coast guard dan nelayan China kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia pada Sabtu (11/01/2020). 

Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun – 359 bersama KRI Jhon Lie – 358 dan KRI Karel Satsuitubun – 356, bertemu enam kapal coast guard China, satu kapal pengawasan perikanan China dan 49 kapal nelayan pukat China.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS