Perang Bintang di BUMN

Oleh:  Ana Mustamin *)

 Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ada sesuatu yang sedang bergeser. Pelan-pelan. Tapi pasti. Kini, seragam loreng duduk di kursi direktur, di kursi komisaris. Di ruang-ruang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang strategis. Alasannya satu: disiplin, efisiensi, anti main-main.

Kedengarannya masuk akal. Karena BUMN kita memang gemuk. Lambat.  Banyak yang sakit. Tapi pertanyaannya: apakah orang sakit dirawat di barak?

Mengelola Pertamina tentu bukan seperti memimpin batalion. Sebagai perusahaan energi raksasa, aset Pertamina ratusan triliun. Utangnya puluhan miliar dolar. Pertamina mengimpor BBM, menggali minyak, bermain di pasar global. Setiap hari, direksi Pertamina berhadapan dengan harga minyak dunia, kurs dolar, subsidi ratusan triliun, proyek kilang yang molor, dan tuntutan transisi energi.

Di meja direksi dan komisaris, yang dibutuhkan bukan sekadar mental "amankan". Yang dibutuhkan mental "berhitung". Hitung ROI kilang, risiko hedging, dampak kalau subsidi dicabut, dan negosiasi dengan Aramco, Shell, Exxon.

Mengelola PLN juga tidak seperti memimpin upacara, kan? PLN adalah perusahaan yang memonopoli listrik. Nadi negara. Setiap rumah, pabrik, warung, rumah sakit, nyawanya di kabel PLN. Masalah PLN hari ini berderet: utang puluhan miliar dolar, rugi transmisi, pembangkit tua. Dan kepercayaan rakyat yang runtuh tiap kali listrik padam.

Apa yang dikerjakan Komisaris Independen di PLN? Tentu bukan menjaga pangkalan. Tapi menanyakan ke direksi: mengapa biaya pokok produksi mahal? Kalau ada proyek mangkrak, mengapa mangkrak? Komisaris harus memahami urusan ketenagalistrikan, keuangan proyek, PPA, regulasi ESDM, dan politik tarif.

Mengelola MIND ID pun sama, tidak butuh latihan tempur bersenjata. MIND ID adalah holding BUMN tambang. Isinya Antam, Inalum, Bukit Asam, Timah, dan Freeport Indonesia. Singkatnya, perusahaan ini yang memegang nikel, emas, bauksit, tembaga, dan batu bara. 

Ini bukan sektor biasa. Ini sektor yang menentukan Indonesia bisa jadi raja baterai EV atau tidak. Nilai mainannya geopolitik. Negosiasi dengan Tesla, dengan CATL dari China, dengan Uni Eropa. Isunya pun melompat-lompat dari hilirisasi, smelter, ESG, carbon tax, dan harga komoditas yang naik-turun kayak roller coaster.

Semua ini kerja meja, kerja angka, kerja lelang dan negosiasi. Di meja para direksi dan komisaris ini, yang dibutuhkan bukan teriakan dan alutsista. Yang dibutuhkan adalah hitung-hitungan. Keberanian menyatakan tidak kepada menteri dan atau politikus. Militer tentu pandai mengeksekusi perintah. Tapi korporasi membutuhkan orang yang berani meragukan perintah.

Dan lihatlah bedanya: tentara dilatih patuh, manajer dilatih curiga. Curiga pada laporan. Curiga pada proyek. Curiga pada dirinya sendiri. Kalau dua dunia itu dicampur, apa jadinya? 

Tentu, budaya perintah masuk ke balai lelang. Debat akan mati. Risk-taking mati, kritik bawahan mati. Yang hidup, boleh jadi, hanya satu: kepatuhan. Padahal BUMN adalah perusahaan. Ia bersaing, berutang, diawasi investor, diawasi pasar. Dan celakanya, pasar tidak hormat pada pangkat. Pasar hormat pada angka.

Bisakah para polisi dan tentara melakukan itu? Bisa saja. Mereka para jenderal. Ahli strategi. Tapi mereka butuh waktu untuk belajar, butuh CEO yang kuat. Dan yang tak kalah penting, butuh pengalaman, butuh intuisi untuk mengendus pergerakan pasar. Intuisi yang tidak akan lahir dari pengalaman instan. Masalahnya bukan hanya itu, Komisaris Utama adalah penentu arah, penjaga tata kelola.

Kalau pimpinannya berpikir seperti polisi, Pertamina bisa berubah jadi perusahaan yang fokusnya "aman" dan "rapi". Bukan "untung" dan "efisien". Padahal Pertamina sedang sakit. Rugi. Berutang. Governance-nya disorot terus. Yang dibutuhkan Pertamina sekarang bukan jenderal yang disegani. Pertamina butuh komisaris yang paham migas, paham keuangan, paham pasar. Pertamina butuh nakhoda yang tahu arah angin di lautan energi dunia.

PLN juga demikian. Yang dibutuhkan PLN saat ini bukan sekadar komandan yang tegas. Ketagasan tidak serta-merta membuat listrik menjadi murah. Karena masalahnya bukan di lapangan. Masalahnya di spreadsheet. Di kontrak batubara, dii utang valas, di subsidi silang. Di tangan militer, PLN bisa jadi "rapi tapi mahal". Tertib administrasi, tapi inovasi lambat. Takut salah, takut mengambil risiko.

Apalagi PLN saat ini sedang dipaksa transisi: dari batubara ke EBT (Energi Baru Terbarukan). Butuh orang yang berani mematikan PLTU tua. Berani rugi dulu demi investasi ke bayu, sinar matahari, geotermal. Itu butuh nyali manajer, bukan nyali komandan.

Demikian juga di tambang. Tambang rawan konflik lahan. Rawan penyelundupan. Rawan demo. 

Sampai di sini, militer mungkin dibutuhkan. Masalahnya, tambang hari ini berbeda. Hari ini tambang menyoal valuasi saham, due diligence akuisisi, negosiasi JV dengan perusahaan China. Paham aturan OECD soal mineral konflik. 

Tiga BUMN, polanya sama. Negara sedang memindahkan barak ke ruang rapat. Memindahkan komando ke meja direksi. Alasannya satu: agar tertib. Agar tidak korupsi. Agar perintah jalan.

Kedengarannya benar, tapi berbahaya. Karena BUMN bukan batalion.  BUMN adalah perusahaan. Hidup dari angka, dan mati karena salah hitung.

Dengan kehadiran para jenderal di kursi eksekutif perusahaan, meritokrasi juga mati. Lulusan sipil yang 20 tahun di migas, tambang, listrik, tidak punya jalan naik. Karena pintunya ditutup. Jangan heran kalau kemudian talenta kabur ke swasta. Atau ke luar negeri.

Tampaknya, batas sipil-militer runtuh pelan-pelan. Yang kita takutkan sejak 1998 kembali lagi. Bukan dengan kudeta. Tapi dengan SK Komisaris.

Upaya memperbaiki kinerja BUMN selayaknya memang menjadi bagian dari pembenahan yang harus dilakukan pemerintah. Kita boleh saja meminjam disiplin militer, tapi perbaikan tidak datang dari seragam. Ia datang dari sistem. Dari profesionalisme. Dari kompetensi. 

Jika 5 tahun lagi semua BUMN menjadi barak, maka yang kita wariskan ke anak cucu bukan perusahaan kuat. Yang kita wariskan adalah perusahaan yang rapi, tertib. Tapi mungkin buntung.***

 *) Penulis adalah : Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO).