bendera

Kamis, 03 September 2026    05:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Saatnya Tokoh Bangsa Mendinginkan Situasi, Bukan Memprovokasi


Tim Red,    06 September 2025,    20:41 WIB

Saatnya Tokoh Bangsa Mendinginkan Situasi, Bukan Memprovokasi
Istimewa

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


Rangkaian kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus 2025 menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Amuk massa, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan yang meluas tidak hanya mengacaukan stabilitas negara, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam.

Namun, di balik situasi genting tersebut, langkah cepat Presiden Prabowo yang memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menenangkan keadaan patut diapresiasi. Arahan Presiden terbukti mampu meredam kegaduhan tanpa menimbulkan tindakan represif berlebihan dari aparat. Ini adalah contoh kepemimpinan yang tegas namun tetap menjaga nilai kemanusiaan.

Justru dari peristiwa inilah kita perlu berkaca. Para tokoh politik, tokoh masyarakat, maupun pemimpin lokal yang memiliki pengaruh besar hendaknya memilih jalan untuk mendinginkan situasi. Mereka perlu mengajak masyarakat menyalurkan aspirasi dengan cara yang bermartabat, lewat jalur demokrasi yang tersedia. Provokasi yang mendorong amuk massa, apalagi ajakan untuk menyerang Presiden atau simbol negara, hanya akan menjerumuskan bangsa pada kerusakan yang lebih besar.


Demokrasi yang sehat harus dibangun dengan kepala dingin, bukan dengan emosi massa. Stabilitas politik, sosial, dan ekonomi merupakan syarat utama untuk menjaga arah pembangunan nasional. Tanpa stabilitas, demokrasi mudah tergelincir menjadi anarki.

Presiden Prabowo sendiri sudah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan praktik demokrasi. Beliau memerintahkan jajarannya untuk konsisten menjalankan konstitusi, menghormati kebebasan berpendapat, berserikat, dan menyampaikan aspirasi sesuai hukum nasional maupun internasional. Ini harus dijaga bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di sinilah peran tokoh-tokoh bangsa menjadi penting. Mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga suara mereka lebih mudah didengar. Alih-alih memanaskan situasi, tokoh bangsa sebaiknya menjadi penyejuk, menyebarkan gagasan keadilan dan perbaikan bangsa secara kritis namun konstruktif.

JAKI Kemanusiaan Inisiatif mendukung langkah-langkah Presiden, Pimpinan DPR, dan masyarakat sipil untuk membangun demokrasi partisipatif tanpa provokasi. Sebab, kerusuhan dan amuk massa pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian besar, terutama bagi rakyat miskin yang selalu menjadi pihak paling terdampak.

Kita harus belajar dari tragedi ini: demokrasi sejati bukanlah teriakan di jalanan yang berujung kerusuhan, melainkan keberanian menyuarakan kebenaran melalui jalur yang damai dan bermartabat.

 

Penulis Adalah: Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS