bendera

Kamis, 03 September 2026    05:09 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Hati-Hati Ancaman Perang Kota Jika Senjata Jarahan Dimanfaatkan untuk Makar


Tim Red,    06 September 2025,    20:40 WIB

Hati-Hati Ancaman Perang Kota Jika Senjata Jarahan Dimanfaatkan untuk Makar
istimewa

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


Ketika saya bersama tim advokasi JAKI Kemanusiaan Inisiatif mendampingi beberapa tahanan massa aksi di Polda Metro Jaya, sebuah percakapan dengan penyidik membuat saya semakin khawatir. Ada kabar yang semula terdengar seperti desas-desus, ternyata dikonfirmasi benar adanya: sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi telah dijarah massa saat kerusuhan.

Informasi yang saya terima menyebutkan antara 10 hingga 20 pucuk senjata api, termasuk senjata laras panjang seperti Steyr AUG, sempat berpindah tangan. Penyidik yang saya tanyai mengakui sebagian memang sudah ditemukan, namun sebagian lainnya masih dalam pencarian. Fakta ini bukan hanya serius, melainkan sangat berbahaya.

Bayangkan jika senjata-senjata ini jatuh ke tangan kelompok yang punya motif politik jahat. Mereka bisa menjadikan senjata jarahan itu bukan sekadar alat provokasi, tetapi instrumen nyata untuk menciptakan kekacauan, bahkan menuju perang kota. Apalagi jika benar ada penyusup yang memang berniat merebut senjata di tengah kerusuhan.


Indonesia sudah berkali-kali belajar bahwa kerusuhan bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk agenda politik gelap. Dari aksi demonstrasi yang sah, kemudian disusupi kepentingan makar, bahkan bisa diarahkan ke upaya kudeta. Dengan adanya senjata di luar kendali negara, ancaman itu menjadi semakin nyata.

Karena itu, saya menilai situasi saat ini belum sepenuhnya stabil. Permukaan mungkin tampak tenang, tetapi di bawahnya ada bara yang bisa sewaktu-waktu menyala. Bila terjadi lagi aksi massa di kemudian hari, risiko benturan bukan hanya sekadar kerusuhan jalanan, melainkan bisa berubah menjadi konflik bersenjata di jantung kota.

Untuk mencegah hal ini, pemerintah tidak boleh menunggu. Dibutuhkan langkah cepat dan tegas, membentuk Tim Investigasi Independen untuk menelusuri dugaan makar dan alur distribusi senjata jarahan.

Jika tidak memungkinkan, Presiden perlu membentuk Tim Khusus di bawah kendali langsung untuk memastikan senjata yang hilang segera ditemukan dan tidak jatuh ke tangan pihak yang ingin menggulingkan negara.

Kedaulatan dan stabilitas bangsa terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Jangan sampai kelengahan hari ini membuka jalan bagi skenario perang kota di kemudian hari.

Penulis Adalah: Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS