Kepala Bakamla RI Paparkan Renpatnas 2022 dan Integrasi Sistim Informasi di Forum KKPH

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia berkesempatan menyampaikan paparannya terkait Rencana Patroli Nasional (Renpatnas) Tahun 2022 dan Integrasi Sistim Informasi dalam Rakor Tingkat Menteri yang merupakan Forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut (KKPH), di Gedung Utama, Kemenko Polhukam, Rabu (3/8).

Dalam paparannya pada Forum KKPH perdana ini, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan pentingnya Forum KKPH, yang salah satu fokusnya untuk merealisasikan Renpatnas dan Integrasi Sistim Informasi yang telah disusun. Forum ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 33, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kep Menko Polhukam) No. 55 Tahun 2022.

Disampaikannya bahwa Forum KKPH merupakan wadah esensial untuk mendiskusikan permasalahan keamanan dan keselamatan laut, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dan alternatif solusi.

"Tugas dari forum ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari pelaksanaan KKPH, yang sasaran monevnya adalah Kebijakan Nasional, Renpatnas, dan Sistem Informasi", lanjut Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Renpatnas itu sendiri terdiri dari beberapa patroli laut dari instansi terkait dan instansi teknis, yang terbagi ke dalam Patroli Mandiri, Patroli Bersama, dan Patroli Terkoordinasi. Laporan atas hasil patroli nantinya akan bermuara ke Menko Polhukam selaku Ketua Forum KKPH untuk dilaporkan kepada Presiden.

Mengakhiri paparannya, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia berharap agar PP No. 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dengan baik.

"Dalam forum KKPH ini diharapkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dapat memonitor perkembangan kasus hukum di laut, dan memecahkan permasalahan bersama tentang keamanan dan keselamatan laut", ucapnya.

Forum KKPH ini dihadiri oleh Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD selaku Ketua Forum KKPH, Menteri Perhubungan Dr. (HC). Ir. Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Ses Menko Polhukam Mayjen TNI Mulyo Aji, Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Dr. Sugeng Purnomo, Staf Ahli Bidang Dawilmar Kemenko Polhukam Laksma TNI Antongan Simatupang, dan jajaran pejabat lainnya.