DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Tahun 2022

Depok - Mediaindonesianews.com : Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2021, penetapan Propemperda Kota Depok tahun 2022 dan penyampaian tiga Raperda Kota Depok, kamis (03/06/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.

Dalam Rapat Paripurna itu Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI menyampaikan laporan hasil reses.

Dalam menyampaikan hasil reses tersebut, Fraksi PKS membacakan laporannya secara langsung. Sementara fraksi-fraksi lainnya hanya menyerahkan laporan kepada ketua DPRD Kota Depok karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Depok, Imam Musanto, semua anggota Fraksi PKS sudah melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. "Melalui reses, aspirasi warga Depok akan masuk per kelompok sesuai komisi di DPRD", ungkapnya

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman saat membacakan laporan mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kota Depok tahun 2022. "Sebelum dilakukan penetapan Propemperda, disampaikan laporan penyusunan program pembentukan Perda Kota Depok. Yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan oleh DPRD  bersama perangkat daerah terkait"

Ikravany mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyusunan program tersebut sejak tanggal 23-25 Mei 2021 dan tanggal 2 Juni 2021.

Dalam pembahasan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, pendamping, pimpinan, sekretaris bukan anggota dan anggota Bapemperda.

Menurut Ikravany, Bapemperda telah menyepakati 15 usulan Raperda Kota Depok untuk masuk pada Propemperda tahun 2021. Adapun usulan tersebut antara lain 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan 4 usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda serta Komisi D. Bapemperda akan melakukan konsultasi ke kementerian dan mempelajari pengalaman daerah lain yang sudah berpengalaman. Selain itu juga daerah lain yang berhasil menerapkan Perda serupa.

“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul Raperda. Itu untuk penyempurnaan naskah akademik terhadap Raperda tersebut,” tutur Ikravany Hilman.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono atas nama Pemerintah Kota Depok telah menyampaikan usulan tiga Raperda. Penyampaikan dilakukan eksekutif kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD.
Imam Budi Hartono (IBH) mengatakan, ada dua faktor Pemkot Depok menyusun Raperda ini. Pertama, adanya perundang-undangan yang lebih tinggi dan memerintahkan pemerintah daerah melakukan pembentukan peraturan tersebut. Kedua karena telah terbitnya perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga Perda yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

Adapun tiga Raperda tersebut. Pertama, rancangan akhir Perda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026. Kedua, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Ketiga, Raperda Kota Depok tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika.

"Semoga ketiga Raperda tersebut dapat disetujui oleh DPRD Kota Depok. Dengan begitu, seluruh Raperda bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan", ujarnya. (INA)