ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare melalui Proyek ILASPP

Jakarta – Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Program yang didukung Bank Dunia ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mengintegrasikan sistem administrasi pertanahan dan tata ruang.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP memiliki cakupan luas dan berpotensi menjadi fondasi bagi pembenahan tata kelola pertanahan dan tata ruang dalam jangka panjang.

“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Untuk mencapai target tersebut, ATR/BPN menekankan pentingnya integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini diperlukan agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Pelaksanaan ILASPP juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan mendukung penyelarasan data dan memperkuat pelaksanaan program sesuai target periode 2025–2029.

Dalu menegaskan, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh target teknis, tetapi juga oleh komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut dia, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan.

Melalui ILASPP, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini diharapkan tidak sebatas memenuhi target kegiatan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum atas tanah dan mendukung penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.

Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, pelaksanaan ILASPP menjadi salah satu agenda strategis ATR/BPN dalam memperkuat administrasi pertanahan, mengintegrasikan informasi spasial, dan meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.***