Habitat Terus Menyempit, Gerakan Rakyat Dorong Perlindungan Harimau Sumatra Berbasis Keadilan Ekologis

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ancaman terhadap kelestarian Harimau Sumatra dinilai tidak dapat dilepaskan dari semakin menyempitnya habitat alami, berkurangnya satwa mangsa, serta tekanan aktivitas industri ekstraktif. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi konflik antara manusia dan harimau.

Persoalan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam Forum International Tiger Day yang digelar Gerakan Rakyat di Kantor DPD Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026). Forum tersebut mempertemukan organisasi lingkungan, akademisi, pemerintah, dan aktivis untuk membahas perlindungan Harimau Sumatra sekaligus mendorong penguatan kebijakan pelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengatakan keberadaan harimau memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator puncak, populasi harimau dapat menjadi salah satu indikator kondisi suatu ekosistem.

“Forum ini mengangkat dua agenda utama, yakni diskusi mengenai harimau serta pemaparan terkait kesejahteraan harimau. Harimau merupakan predator puncak sekaligus raja hutan yang keberadaannya menjadi penanda sehat atau tidaknya ekosistem,” ujar Sahrin.

Menurut dia, perhatian terhadap konservasi harimau tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan satwa tersebut di alam. Aspek kesejahteraan harimau juga perlu menjadi perhatian, termasuk kondisi harimau di sejumlah daerah yang dinilai belum mendapatkan asupan layak.

Sahrin menilai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga masyarakat.

Dalam forum yang sama, drh. Sugeng Dwi Hastono, M.Sc. dari Forum HarimauKita Lampung, menjelaskan meningkatnya konflik manusia dan harimau memiliki kaitan erat dengan perubahan kondisi habitat.

Menurut Sugeng, alih fungsi lahan menyebabkan ruang hidup harimau semakin terbatas. Pada saat bersamaan, perubahan tutupan lahan turut mengurangi ketersediaan satwa mangsa yang menjadi sumber makanan harimau.

“Konversi lahan tidak hanya mempersempit ruang hidup harimau, tetapi juga mengurangi ketersediaan satwa mangsa. Kondisi ini mendorong harimau mendekati permukiman warga dan memicu konflik,” kata Sugeng.

Karena itu, ia menilai perlindungan habitat harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam strategi konservasi. Upaya penanganan konflik tidak semestinya hanya berfokus pada harimau ketika satwa tersebut telah memasuki wilayah permukiman.

“Karena itu, perlindungan habitat harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Eksploitasi Hutan Jadi Sorotan

Sementara itu, Patria Rizky Ananda, Climate & Global Issues Campaigner WALHI Nasional, menyoroti tekanan terhadap hutan akibat praktik eksploitasi dan aktivitas industri ekstraktif.

Menurut Patria, persoalan lingkungan tidak hanya menyangkut keberlangsungan satwa liar, tetapi juga berhubungan langsung dengan ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada lingkungan sekitar.

Ia menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh kesejahteraan, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang layak. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terdorong melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan demikian, menurut Patria, agenda konservasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan John Muhamad, Co-Founder Partai Hijau Indonesia. Ia mendorong perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat menjadi pendekatan ekosentris.

Menurut John, manusia merupakan bagian dari ekosistem dan memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Karena itu, kerusakan terhadap satu unsur ekosistem berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap kehidupan manusia.

“Kerusakan terhadap satu unsur ekosistem akan berdampak pada seluruh kehidupan, termasuk manusia. Karena itu, kebijakan politik harus diubah agar lebih memprioritaskan penyelamatan lingkungan hidup dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegas John.

Ia juga menilai perjuangan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dibingkai sebagai pertentangan antara manusia dan satwa liar.

Menurut John, persoalan utamanya adalah praktik pembangunan dan eksploitasi yang mengambil ruang hidup masyarakat, satwa, dan alam secara bersamaan.

“Perjuangan menjaga lingkungan bukanlah pertarungan antara manusia dengan satwa, melainkan melawan praktik-praktik yang merampas ruang hidup masyarakat, satwa, dan alam,” ujarnya.

John menambahkan, perubahan iklim merupakan kenyataan yang harus direspons melalui kebijakan konkret. Menurutnya, keberpihakan politik terhadap perlindungan lingkungan harus diwujudkan dalam kebijakan pembangunan, bukan sekadar menjadi wacana.

Forum International Tiger Day Gerakan Rakyat pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan Harimau Sumatra tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan satwa tersebut berkaitan erat dengan kondisi hutan, ketersediaan habitat dan mangsa, kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan, serta arah kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, upaya penyelamatan harimau dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas, yakni menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan keadilan ekologis bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. (FF)