Jangan Alergi dengan Istilah Pribumi, Prof Didin: Prabowo Sedang Bangun Fondasi Ekonomi Rakyat

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof. Didin Damanhuri, mengajak masyarakat, khususnya kalangan pengusaha, agar tidak lagi memandang negatif penggunaan istilah "pribumi". Menurutnya, istilah tersebut memiliki konteks sejarah dan tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bagian dari semangat membangun kekuatan ekonomi rakyat.

Dalam sebuah acara yang dihadirinya, Prof. Didin menjelaskan bahwa penggunaan istilah pribumi pernah mengalami pembatasan pada masa lalu. Ia menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan dinamika politik nasional pada era pemerintahan Presiden Soeharto, yang kemudian berujung pada pelarangan penggunaan istilah itu dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan sejak 1998.

"Ada sejarahnya terkait kata pribumi. Saat itu terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah tersebut. Namun larangan itu pada dasarnya berlaku dalam konteks administrasi dan pelayanan pemerintah," ujar Prof. Didin, Rabu (29/7)

Ia menilai para pengusaha nasional perlu melepaskan stigma terhadap istilah pribumi dan fokus membangun daya saing usaha agar mampu bersaing dengan pelaku usaha asing maupun non-pribumi. Menurutnya, semangat tersebut juga menjadi bagian dari perjuangan ASPRINDO yang sejak awal membawa identitas sebagai organisasi pengusaha pribumi.

Prof. Didin mengungkapkan, ASPRINDO kini telah memiliki kepengurusan di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan terus memperluas jaringan organisasi. Salah satu perkembangan terbaru adalah pelantikan kepengurusan baru di Sulawesi Selatan yang turut dihadirinya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah membangun fondasi ekonomi rakyat melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development). Meski tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pribumi", menurutnya substansi kebijakan pemerintah mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat.

"Kerangka ekonomi rakyat diterjemahkan dalam berbagai program Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat hingga program pembangunan perumahan rakyat. Intinya adalah memperkuat ekonomi masyarakat," katanya.

Menurut Prof. Didin, arah pembangunan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dibandingkan periode sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur berskala besar. Di era Presiden Prabowo, kata dia, fokus pembangunan mulai diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia pun mengajak para pelaku usaha memanfaatkan momentum tersebut dengan memperkuat kolaborasi, membangun sentra-sentra ekonomi lokal, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Namun demikian, Prof. Didin juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ekonomi kerakyatan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, tata kelola, serta sistem pengawasan. Menurutnya, implementasi yang tidak matang berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk mengganggu alokasi anggaran sektor lain.

Ia menilai berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, serta perumahan rakyat merupakan representasi dari paradigma ekonomi kerakyatan. Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Tanpa tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat, program ekonomi untuk rakyat justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun terhadap konsep ekonomi kerakyatan itu sendiri," tutup Prof. Didin.***