Ini Pesan Wamen ATR/BPN ke Peserta PKA

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi maupun penyempurnaan sistem. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya para Pejabat Administrator yang menjadi penggerak perubahan di setiap unit kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat memberikan pengarahan secara daring kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026, Senin (27/7).

Dalam arahannya, Ossy menekankan bahwa seorang Pejabat Administrator tidak lagi cukup berperan sebagai pelaksana tugas administratif. Mereka dituntut menjadi motor transformasi yang mampu membawa perubahan nyata hingga ke lini pelayanan terdepan.

"Administrator bukanlah manajer rutinitas. Administrator harus menjadi arsitek perubahan di unit-unit kerja yang ada. Kalau administrator tidak bergerak, perubahan hanya akan berhenti di atas kertas. Namun, ketika administrator bergerak, perubahan akan terasa hingga loket pelayanan BPN yang paling depan," tegasnya.

Mengusung materi bertajuk Memimpin Perubahan, Membangun Institusi yang Dipercaya, Melayani dengan Hati, dan Mempersiapkan Masa Depan Indonesia, Ossy menegaskan bahwa seluruh agenda transformasi di lingkungan ATR/BPN bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, institusi yang dipercaya masyarakat hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang semakin mudah diakses, organisasi yang adaptif terhadap perubahan, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.

"Kita sedang membangun sebuah institusi yang semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, organisasi yang semakin adaptif, dan integritas yang semakin kuat," ujarnya.

Ossy menjelaskan, reformasi birokrasi tidak dapat berjalan optimal apabila hanya berfokus pada modernisasi teknologi. Penguatan kapasitas SDM tetap menjadi faktor utama agar setiap kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta PKA memiliki pola pikir terbuka terhadap perubahan, terus meningkatkan kompetensi, serta mampu menjadi agen transformasi di lingkungan kerjanya masing-masing.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang dibangun melalui konsistensi pelayanan setiap hari. Sebaliknya, satu pelayanan yang buruk dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun dalam waktu yang lama.

"Kepercayaan masyarakat dibangun melalui jutaan pelayanan yang kita berikan setiap hari. Satu pelayanan yang buruk dapat menghapus kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun," katanya.

Menutup arahannya, Wamen Ossy berharap seluruh peserta PKA Tahun 2026 mampu membawa semangat perubahan ke unit kerja masing-masing sehingga transformasi ATR/BPN tidak berhenti sebagai program internal, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang.

"Apabila seluruh administrator pulang dengan tekad menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing, maka transformasi Kementerian ATR/BPN bukan lagi sekadar program, melainkan menjadi sebuah gerakan untuk membangun pelayanan publik yang semakin baik, birokrasi yang profesional, memperkuat kepastian hukum pertanahan dan tata ruang, serta ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.***