bendera

Kamis, 03 September 2026    07:42 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Sekjen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi dan Hasilkan Kinerja Berdampak bagi Masyarakat


Tim Red,    23 Juli 2026,    01:34 WIB

Sekjen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi dan Hasilkan Kinerja Berdampak bagi Masyarakat
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pejabat administrator dituntut menjadi motor penggerak perubahan organisasi yang mampu menghasilkan kinerja berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.


Penegasan tersebut disampaikan Dalu Agung saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (22/7).

Menurutnya, tantangan organisasi saat ini menuntut para pejabat administrator memiliki kemampuan membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan secara tepat, serta menggerakkan organisasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Kementerian ATR/BPN membutuhkan pemimpin Administrator yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan yang tepat, dan menggerakkan organisasi menghasilkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat," ujar Dalu Agung Darmawan.


Ia mengingatkan para pejabat administrator agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi semata, tetapi mampu menghadirkan inovasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi unit kerja masing-masing.

Menurut Dalu Agung, seorang Kepala Satuan Kerja (Satker) harus mampu mengidentifikasi permasalahan di kantor, menyusun langkah perbaikan, serta memastikan arah pengembangan organisasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kalau Anda sekarang bekerja menjadi Kepala Satker, apa yang harus ditingkatkan di kantor ini? Permasalahan apa yang muncul di kantor ini? Bagaimana Anda melihat kondisi dan langkah ke depannya, gerak Kantor Pertanahan itu sangat bergantung pada Anda," tegasnya.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026 diikuti 131 peserta, terdiri atas 20 Pejabat Administrator dari Kementerian ATR/BPN Pusat dan 111 Pejabat Administrator dari satuan kerja di daerah.

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh materi mengenai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, hingga aktualisasi kepemimpinan dalam organisasi. Program pelatihan berlangsung sejak 17 Juni hingga 2 November 2026, dengan metode pembelajaran yang mencakup pembelajaran mandiri, e-learning, studi lapangan, serta penyusunan produk aktualisasi kepemimpinan.

Selain mengikuti proses pembelajaran, seluruh peserta juga akan menjalani evaluasi menyeluruh yang meliputi penilaian sikap dan perilaku, evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, hingga evaluasi terhadap produk aktualisasi kepemimpinan yang dihasilkan selama pelatihan.

Dalam arahannya, Dalu Agung juga meminta seluruh kepala satuan kerja memperkuat koordinasi dan komunikasi, baik di lingkungan internal maupun dengan para pemangku kepentingan eksternal. Ia menilai dialog kinerja secara rutin menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Selain itu, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya transformasi budaya kerja melalui penguatan integrasi data. Menurutnya, kualitas data di lingkungan ATR/BPN terus mengalami peningkatan dan menjadi fondasi dalam mendukung berbagai program strategis kementerian.

"Lakukan dialog-dialog kinerja secara rutin dengan para pejabat dan pegawai di Satker masing-masing. Kita juga mulai mengubah budaya kerja lewat integrasi data. Data kita semakin hari semakin baik. Di berbagai kesempatan kita telah banyak bertemu dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membangun integrasi data kita untuk mencapai tujuan dari program yang kita jalankan," katanya.

Pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian ATR/BPN, Norman Subowo, turut menyampaikan laporan pelaksanaan program pelatihan, termasuk rencana penyelenggaraan pembelajaran secara daring pada tahapan berikutnya. Sementara prosesi pembukaan dipandu oleh Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Madya, Ivan Syahreza.

Melalui pelatihan ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mencetak pejabat administrator yang adaptif, inovatif, dan mampu memperkuat tata kelola organisasi sehingga pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan berorientasi pada hasil.***


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS