Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98 Persen pada 2026, Kanwil dan Kantah Diminta Percepat Program Prioritas

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran memasuki semester II Tahun 2026 dengan menargetkan capaian kinerja nasional sebesar 98 persen hingga akhir tahun. Seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota diminta segera menyusun strategi teknis untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target.

Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

"Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana," tegas Dalu Agung Darmawan.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program harus dibarengi dengan penguatan sistem pengendalian agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak hanya mengukur capaian kinerja, tetapi juga memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi berjalan secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil (result oriented).

"SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian, tetapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon I dan Eselon II," jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pengawasan pada semester II akan difokuskan secara tematik terhadap sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang memiliki alokasi anggaran besar dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus menghindari potensi persoalan hukum.

"Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu menjadi celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum," ujar Pudji.

Ia juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, bahkan secara mingguan, sehingga hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

"Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi, misalnya setiap minggu. Tujuannya agar kita bisa memetakan program kita, mengetahui kekurangannya, kemudian segera melakukan perbaikan," tegasnya.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut memaparkan strategi pencapaian target kinerja semester II Tahun 2026, termasuk langkah-langkah penguatan koordinasi, pengendalian program, dan percepatan realisasi anggaran.

Pertemuan dihadiri langsung oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.

Evaluasi kinerja semester II ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan SAKIP secara optimal, serta evaluasi berkala terhadap program strategis seperti PTSL dan RDTR, kementerian optimistis target capaian kinerja sebesar 98 persen pada tahun 2026 dapat direalisasikan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat di seluruh Indonesia.***