ATR/BPN Jadi Penopang Utama PSN Pelabuhan Tanjung Carat, Dorong Investasi dan Efisiensi Logistik

Palembang-Mediaindonesianews.com: Kementerian ATR/BPN menjadi pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa peran kementeriannya sangat strategis dalam mendorong investasi, khususnya pada proyek infrastruktur konektivitas.

“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (09/04).

Proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Sebagai bagian dari dukungan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 2025.

Dalam rangkaian acara, turut dilakukan penandatanganan naskah hibah dan serah terima Sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Nusron serta Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.

Adapun luas tanah yang diserahkan mencakup 810.577 meter persegi untuk mozaik 5 dan 882.943 meter persegi untuk mozaik 6.

Menteri Nusron juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengungkapkan, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.

“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan dan penyerahan sertipikat.

“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029,” ujarnya.

Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan.

Kehadiran proyek ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing logistik nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta.***