Kunker ke Kalbar, Jaksa Agung RI Tekankan Penguatan Program Jaksa Mandiri dan Pengawasan Makan Bergizi

Pontianak – Mediaindonesianews.com: Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, tiba di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Senin, 7 Juli 2025 dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Dalam kunjungan tersebut, Jaksa Agung didampingi oleh Karopeg, Kapuspenkum, Asisten Khusus, dan Asisten Umum.

Kunker diawali dengan pemantauan langsung ke Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejaksaan Negeri Pontianak, hingga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di masing-masing satuan kerja. Kepala Kejati Kalbar, Ahelya Abustam, SH, MH, turut mendampingi bersama para asisten dan Kabag TU.

Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Agung dalam memperkuat koordinasi internal, meningkatkan pengawasan, dan memastikan optimalisasi pelayanan hukum di daerah.

"Kehadiran langsung Jaksa Agung diharapkan mampu memberi semangat dan motivasi bagi seluruh insan Adhyaksa di Kalimantan Barat," ujarnya.

Apresiasi Kinerja, Tapi Tantangan Masih Berat

Dalam arahannya pada Selasa, 8 Juli 2025, Jaksa Agung mengapresiasi capaian Kejati Kalbar, namun mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tetap mengedepankan integritas.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas seluruh jajaran Kejati Kalbar. Namun, capaian hari ini bukan akhir. Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik," tegas Jaksa Agung.

Kejaksaan juga ditegaskan tetap mendukung program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum, serta perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Soroti Penyerapan Anggaran dan PNBP

Jaksa Agung menyoroti capaian penyerapan anggaran Kejati Kalbar per 3 Juli 2025 yang baru mencapai 52,78%. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja agar mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi percepatan serapan anggaran. Sementara itu, capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 120,59%, melebihi target yang ditetapkan.

Arahan Khusus ke Masing-Masing Bidang

Bidang Intelijen: Ditekankan penguatan program Jaksa Mandiri Pangan dan pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG). Jaksa Agung meminta optimalisasi pemanfaatan lahan sitaan untuk pertanian dan peningkatan koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) serta pemerintah daerah.

“Jajaran intelijen diminta melakukan koordinasi aktif dengan SPPG, pemerintah daerah, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Wayan.

Bidang Pidana Umum (Pidum): Diminta untuk mempercepat penanganan perkara dengan tetap mengedepankan hati nurani dan keadilan restoratif.

Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus): Ditekankan agar semangat pemberantasan korupsi yang ditunjukkan Kejaksaan Agung juga tercermin hingga ke daerah.

“Jangan sampai kinerja penanganan korupsi di daerah timpang dengan pusat,” tegas Jaksa Agung.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun): Didorong untuk aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemda, BUMN/BUMD, serta melaporkan hasil kegiatan secara berkala sebagai bagian dari Rencana Aksi Prioritas Nasional yang langsung dipantau Kepala Staf Presiden (KSP).

Bidang Pengawasan: Ditekankan bahwa keberhasilan pengawasan bukan diukur dari jumlah sanksi, melainkan dari kepatuhan terhadap kode etik dan aturan internal. Jaksa Agung juga menegaskan pentingnya pelaporan LHKPN dan penerapan SAKIP secara konsisten.

Kunker ini menjadi momentum penting bagi Kejaksaan di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme. Jaksa Agung berharap seluruh jajaran dapat terus menjaga semangat, integritas, dan loyalitas demi mewujudkan kejaksaan yang berintegritas, modern, dan dipercaya masyarakat. (Budi)