Sops TNI Gelar Pelatihan IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 2025

Jakarta - Staf Operasi (Sops) TNI sukses menyelenggarakan Pelatihan International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations (DGR) 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kesiapan TNI dalam penanganan barang berbahaya (Dangerous Goods - DG) sesuai standar internasional, pelatihan berlangsung dari tanggal 10-19 Februari 2025 bertempat di Mabes TNI, Jakarta Timur. (14/02/2025).

Acara resmi dibuka oleh Waasops Panglima TNI, Marsekal Pertama TNI M. Taufiq Arasj, S.Sos., M.I.Pol., CHRMP. Dalam sambutannya, Waasops Panglima TNI menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel TNI dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menangani, serta mendokumentasikan barang berbahaya sesuai ketentuan IATA DGR edisi ke-66 tahun 2025. 

"Hal ini sangat penting dalam mendukung keselamatan penerbangan dan kelancaran rotasi Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB serta berbagai operasi dalam negeri" ungkapnya. Dalam Pelatihan ini diikuti oleh 15 personel dari Staf Operasi TNI (Sops TNI) dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, yang memiliki peran krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer di dalam dan luar negeri. 

Para peserta mendapatkan materi dan pelatihan dari tim instruktur yang merupakan expert dari DGEX (Dangerous Goods Expert Indonesia), sebuah perusahaan yang telah beroperasi sejak Oktober 2010, berfokus pada layanan dan pelatihan dalam pengelolaan barang berbahaya sesuai regulasi transportasi udara, laut, dan darat.

Sebagai bagian dari pelatihan ini, pada Rabu, 19 Februari 2025, akan dilaksanakan latihan praktik di kompleks pergudangan kantor DGEX Indonesia. Latihan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam menangani, mengemas, serta mendokumentasikan barang berbahaya sesuai standar IATA DGR, ICAO, dan UN Model Regulations.

Pelatihan ini sejalan dengan visi PRIMA TNI (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif), yang menuntut setiap personel TNI untuk terus meningkatkan kompetensi dan kesiapan operasional guna menghadapi tantangan global di bidang transportasi barang berbahaya.