bendera

Kamis, 03 September 2026    06:52 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Bakamla RI Gelar Rakor Monev Kebijakan Bakamla Tahun 2019


di maz,    03 Desember 2019,    11:25 WIB

Bakamla RI Gelar Rakor Monev Kebijakan Bakamla Tahun 2019

Jakarta – MediaIndonesiaNews : Direktorat Kebijakan Bakamla RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Peringatan Dini, Advokasi Hukum, dan Operasi Bersama Tahun 2019 bertema,” Penyusunan Konsep Penegakan Hukum Guna Mendukung Sinergitas Keamanan dan Keselamatan di Laut” di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/12/19).


Rapat dibuka Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R yang diwakili oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Sandy M Latief.

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI membeberkan tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi Monev Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Peringatan Dini, Advokasi Hukum, dan Operasi Bersama Tahun 2019 adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi kendala dalam proses pengimplementasi pokok-pokok kebijakan Bakamla di tahun 2019, serta menghimpun output dan outcome untuk mengetahui dan mengukur Tingkat efektifitas 7 (tujuh) arah kebijakan umum.

Selain itu dijelaskan pula, bahwa pelaksanaan Monev Kebijakan Bakamla diakhir semester II bulan Desember 2019 ini merupakan suatu wadah untuk mendiskusikan tentang Kertas Kerja/kegiatan sinkronisasi dengan 7 (tujuh) arah kebijakan tahun 2019.


Diakhir sambutannya, Laksdya Taufiq menekankan agar diakhir tahun 2019, personel Bakamla RI sudah dapat mengimplementasikan dan menyelaraskan arah Kebijakan dan Strategi Kepala Bakamla tahun 2019 secara komprehensif dengan mendukung progres penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk tercapainya tujuan organisasi dalam mendukung akuntanbilitas kinerja dan penguatan reformasi birokrasi Bakamla RI.

Hadir sebagai narasumber yaitu Deputi Bid. Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Drs. Mukti Wijayanto, M.Si., Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Kasi Opsnal Intel Air AKBP Mu’at S.H.,M.H., Kasi Strategi Operasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M.Ikhsan, S.St.,M.Si., Kasi Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya Direktorat Sistem Komunikasi Achmad Toha Muslimin, S. Kom, dan Staf Ahli Integrasi Data Departemen Informatika ITS Dr. Ir. Raden Venantius Hari Ginardi, M.Sc.

Sementara itu, Rakor Monev  Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Peringatan Dini, Advokasi Hukum dan Operasi Bersama dihadiri puluhan peserta jajaran Pejabat Bakamla Eselon II, III dan IV serta beberapa staf Bakamla RI.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS