bendera

Kamis, 03 September 2026    05:09 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Kepala Bakamla RI : Pentingnya Bersinergi Antar Instansi Maritim Indonesia


di maz,    28 November 2019,    20:40 WIB

Kepala Bakamla RI : Pentingnya Bersinergi Antar Instansi Maritim Indonesia

Jakarta – MediaIndonesiaNews : Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R., berkesempatan menjadi Keynote Speaker dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan dan Keselamatan Laut Tahun 2019 di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/19).


Di hadapan puluhan peserta Rakornas Kamkamla 2019, Kepala Bakamla RI menyampaikan tentang pentingnya sinergi, kerja sama, dan mekanisme operasi yang terintegrasi dan terpadu antar instansi maritim di Indonesia, agar laut dapat kita awasi dan kendalikan dengan baik.

"Berbicara masalah penegakan hukum keamanan dan keselamatan laut tentunya kita berbicara tantangan yang kita hadapi," kata Kepala Bakamla RI.

Menurut Laksdya Taufiq, tantangan yang dimaksud ada empat. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, kewajiban Indonesia terhadap hukum laut Internasional yang harus mengamankan. Ketiga, posisi Indonesia yang terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keempat, ada sikap asertif di utara dan juga ada kepentingan negara besar di sana.


Kepala Bakamla RI juga mengatakan point-point yang menjadi fokus dalam dalam pencapaian tugas keamanan dan keselamatan laut, yaitu diantaranya amannya choke point di seluruh perairan Indonesia, terjaminnya keamanan ALKI, terjaganya kedaulatan NKRI, tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia, pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa dan tercapainya visi poros maritim dunia.

Selanjutnya Kepala Bakamla RI menyampaikan bahwa untuk menjawab ancaman dan tantangan dalam penegakan hukum di laut, Bakamla RI mendukung tugas pengamanan perairan Indonesia dengan pola operasi yang mengedepankan kesatuan usaha (Unity of Effort).

Dimana azas ini sangat tepat untuk bersinergi dengan seluruh kekuatan maritim dalam mengatasi dan menangani persoalan gangguan keamanan dan penegakan hukum," jelas Laksdya Taufiq.

"Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa masalah keamanan dan keselamatan laut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja perlu sinergi antar instansi maritim di Indonesia dan ketulusan para pemimpin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta," tutup Laksdya Taufiq.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS