bendera

Kamis, 03 September 2026    05:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Mantapkan Operasi, Kepala Bakamla RI Lakukan Courtesy Call ke KKP


di maz,    27 November 2019,    11:13 WIB

Mantapkan Operasi, Kepala Bakamla RI Lakukan Courtesy Call ke KKP

Jakarta – MediaIndonesiaNews : Kepala Bakamla RI Lakdya Bakamla A. Taufiq R., melaksanakan courtesy call kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, S.E., M.M., MBA di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (26/11/19).


Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh hubungan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Bakamla RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, apalagi Kepala Bakamla RI Lakdya Bakamla A. Taufiq R.,pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas 115 yang mampu menguak banyak tindak kejahatan di laut.

Maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan ini sebagai silaturahmi kepada pucuk pimpinan baru KKP dan membahas sedikit mengenai rencana operasi Bakamla RI.

Dalam pertemuan itu,  Kepala Bakamla RI mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi.


Tantangan yang dimaksud, pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kedua, posisi Indonesia yang terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Ketiga, kewajiban Indonesia terhadap hukum laut Internasional yang harus mengamankan.

Keempat, masih adanya aktivitas illegal yang ada di perairan Indonesia.

Kelima, perbatasan maritim yang belum selesai.

Keenam, ada sikap asertif di utara dan juga ada kepentingan negara besar di sana.

"Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, Bakamla RI mendukung tugas pengamanan perairan Indonesia dengan pola operasi yang mengedepankan kesatuan usaha (Unity of Effort). Dimana azas ini sangat tepat untuk bersinergi dengan seluruh kekuatan maritim dalam mengatasi dan menangani persoalan gangguan keamanan dan penegakan hukum," jelas Laksdya Taufiq.

Menteri Edhy mengatakan mendukung penuh dan siap membantu Bakamla dalam setiap operasi dalam pengamanan perairan Indonesia.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI dalam pertemuan tersebut yaitu Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Deputi Inhuker Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Deputi Jakstra Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi, S.H., Kepala UPH Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H., dan Kasubbag TU Kepala Bakamla RI Letkol Bakamla Ridwansyah.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS