Kementerian PUPR Tawarkan Swasta Pengerjaan 4 Ruas Tol Sepanjang 424 Km

Jakarta – MINews : Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan acara penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km.

Empat ruas tol tersebut adalah :

Pertama, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan biaya Rp28,58 triliun.

Kedua, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (76,36 km) dengan biaya Rp17,38 triliun.

Ketiga, Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya – Cilacap (206,65 km) biaya sebesar Rp 57,594 triliun.

Keempat, Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp 9,41 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai tulang punggung konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

“Kita meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik,” Kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11).

Pemerintah terus mendorong ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk 5 tahun kedepan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Menteri Basuki mengatakan keempat tol yang ditawarkan diharapkan mendapat sambutan positif investor karena sudah ditunggu oleh masyarakat. Misalnya Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo akan tersambung dengan jalur Trans Jawa Semarang–Solo.

“Dulu perjalanan dari Yogyakarta ke Solo, saya menggunakan motor Yamaha 50 cc dapat ditempuh dalam waktu satu jam, tetapi sekarang harus ditempuh dalam waktu tiga jam karena kepadatan lalu lintas. Nanti dengan adanya tol ini hanya memerlukan waktu satu jam,” tutur Basuki.

Untuk ruas Yogyakarta-Bawen sekarang kondisinya sering terjadi kemacetan akibat banyaknya angkutan logistik. Nanti dengan adanya Tol Yogyakarta-Bawen maka ruas Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) sebagai kawasan segitiga pertumbuhan di Jawa Tengah-DIY akan tersambung.

“Selain itu, dibangunnya Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan membuka akses bagian selatan Jawa Barat sehingga akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru, terutama dari sektor pariwisata,” terang Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengundang pemrakarsa untuk menyusun studi kelayakan (feasibility study) dengan jangka waktu tertentu.

Sebagai prioritas pertama akan diberikan kepada perusahaan swasta nasional sebelum ditawarkan kepada BUMN.

Menteri Basuki mengatakan “Saya ingin prosesnya dibalik, diberi dulu hak pemrakarsa baru dilakukan studi kelayakan. Dengan demikian ada kepastian bahwa yang melakukan studi adalah pemrakarsa”.

Sementara tantangan terbesar pada pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur.

Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP).

Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur dan untuk itu dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan, pengadaan tanah maupun pengembalian kepada Badan Usaha bila dilakukan dengan Availability Payment (AP).

Dengan cara ini maka kapasitas pembangunan infrastruktur akan meningkat berkali lipat.