bendera

Kamis, 03 September 2026    04:21 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Yessy Melania : Harus Ada Pasal Penguatan Dan Payung Hukum Bagi Peladang Tradisional.


di maz,    20 November 2019,    09:55 WIB

Yessy Melania : Harus Ada Pasal Penguatan Dan Payung Hukum Bagi Peladang Tradisional.

Jakarta - MI.News.Com : Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membahas Evaluasi Hasil Pemerikasaan BPK RI Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Angaran per Oktober TA.2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020 dan Isu-isu aktual yang dilaksanakan pada Selasa, 19/11/2019 ditempat Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara, Jln. Jend, Gatot Subroto, Jakarta.


Dalam Rapat komisi tersebut, Yessy Melania dari Fraksi Nasdem Dapil Kalimantan Barat menyampaikan pendapatnya “Terkait Kasus Peladang tradisional yang ditahan ketika membakar lahan untuk berladang, sementara mereka pun juga tidak berhasil, mereka hanya membakar dibawah 2Ha, mereka juga membuat sekat bakar seperti yg tercantum dlm UU No.32 thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 penjelasan ayat 2 dengan catatan tetap memperhatikan kearifan lokal setempat, saya sebagai anggota komisi IV DPR RI sudah mendorong Pemerintah dalam hal ini KLHK utk merevisi UU tsb supaya ditambah pasal penguatan dan penjelasan secara spesifik dan detail termasuk didalamnya, luasan lahan, sekat batas bakar, waktu bakar dan termasuk ijin bakar utk menjadi payung hukum.

Yessy juga mengajak “Mari bersama kita kawal dan support peladang tradisional kita. Mereka bukan penjahat yg menghancurkan alam lingkungan kita, tetapi jika ditanya siapa yg lebih mencintai hutan kita, siapa yg dengan tulus suka rela merawat tanaman tumbuhan, sumber daya alam kita.. saya bisa yakinkan merekalah jawabannya, mereka Petani dan Peladang Tradisional, tandasnya kepada komisi IV dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan RI.

Ini sudah mendapat respon serta tanggapan yang positif dari Komisi IV dan Menteri terkait dan semoga revisi ini bisa terealisasi segera dan bisa membantu peladang tradisional, sehingga ada payung hukum yang jelas yang bisa dirasakan oleh peladang tradisional karena bagaimanapun peladang tradisional adalah penjaga Alam. (Mario) 



banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS