Paripurna DPRD Kota Depok, Fraksi DPP Sampaikan Hasil Reses

Depok-mediaindonesianews.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun Sidang 2022, secara virtual. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Jumat (11/02).

Dalam Rapat Paripurna itu Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (Fraksi DPP), dan Fraksi PKB-PSI menyampaikan laporan hasil reses.

Dalam pandangan umum yang disampaikan Fraksi DPP, menggaris bawahi beberapa hal yang berkembang di tengah masyarakat, diantaranya Bidang Kesehatan, optimalisasi pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas maupun RSUD wilayah Kota Depok dan maksimalisasi program vaksinasi utamanya vaksinasi ke 3 (Booster) saat ini, perlu secepatnya di realisasikan secara terukur maupun continue, sebagai pemutus mata rantai penyebaran paparan virus Covid-19. Masyarakat juga menyampaikan aspirasi hibah bantuan melalui peningkatan sarana dan prasarana bagi posyandu di tengah lingkungan masyarakat seperti di wilayah Rukun Warga (RW) wilayah Kota Depok, demi terciptanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Depok.

Dibidang Pendidikan, pengadaan lahan fasilitas pendidikan (Gedung Sekolah Baru), tetap menjadi prioritas sebagai upaya mengurangi polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), memberikan prioritas serta perhatian dengan mengakomodir siswa/i yang berprestasi maupun yang tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat maupun daerah terkait pendidikan secara akuntabel, transparan serta objektif sesuai dengan urgensi kebutuhan.

Bidang Infrastruktur, pembangunan infrastruktur (fisik) adalah merupakan “Jantung” penggerak roda pertumbuhan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dalam suatu daerah. Realisasi pembangunan maupun penambahan infrastruktur dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bagi masyarakat Kota Depok yang memang membutuhkan.

Bidang Ekonomi, program-program pemerintah kota dalam upaya mengurangi angka pengangguran, melalui pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan, perlu kajian evaluasi yang mendalam dari “Hulu sampai dengan ke Hilir”, dengan mengadopsi definisi indikator kinerja pembangunan pemerintah.

Pelayanan Pemerintahan, visi dan misi Wali Kota, salah satunya adalah Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) di perlukan sosialisasi pemahaman yang edukatif dan komprehensif, agar kelak dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Depok yang benar-benar membutuhkan.

Bagi Fraksi DPP, antusias maupun partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan reses terbilang kondusif, tentu dengan mengendepankan protokol kesehatan secara ketat dalam situasi semakin meningkatnya angka paparan Covid-19 dengan munculnya variant baru “Omicron”. (INA)