Rumah Jabatan Bupati Bangli Senilai Rp30 Miliar Usung Konsep Asta Kosala Kosali

Bangli-Mediaindonesianews.com: Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Bangli dengan anggaran mencapai Rp30 miliar terus berjalan. Proyek yang mengusung arsitektur tradisional Bali dengan mengacu pada konsep Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Perkim Bangli, I Nyoman Aryana, menjelaskan bahwa pembangunan rumah jabatan tersebut dirancang dengan memadukan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali dan kebutuhan bangunan pemerintahan modern.

Menurut Aryana, penerapan konsep Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi menjadi dasar dalam penentuan ukuran, tata letak, serta hierarki bangunan. Namun, penerapannya tidak dilakukan secara kaku karena kompleks tersebut memiliki fungsi campuran.

"Selain sebagai tempat tinggal kepala daerah, kompleks ini juga dilengkapi gedung kantor, gedung pertemuan, serta ruang tamu untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan," jelasnya, Jum'at (30/10/2026)

Dari sisi material, pembangunan tersebut mengutamakan penggunaan bahan lokal Bali. Material kayu dan batu paras menjadi elemen utama bangunan, tanpa menggunakan rangka baja.

Sementara itu, bagian ukiran kayu dibiarkan dengan tampilan alami atau natural tanpa pewarna buatan maupun prada. Pengecualian diberikan pada sejumlah titik yang menjadi elemen vokal, seperti bangunan merajan.

Aryana menambahkan, ukuran bangunan juga mengacu pada skala maksimal atau sikut satak, dengan penataan antarmassa bangunan mengikuti hierarki dalam arsitektur tradisional Bali.

Dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya, pembangunan rumah jabatan tersebut turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari seniman, tokoh masyarakat, hingga pendampingan aparat penegak hukum, termasuk Polres Bangli.

Hingga saat ini, progres pembangunan diklaim telah melampaui 75 persen. Pihak pelaksana optimistis proyek senilai Rp30 miliar tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada Desember mendatang.

Penerapan arsitektur tradisional Bali dalam pembangunan fasilitas pemerintahan ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menghadirkan bangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan kedinasan dan kegiatan kepala daerah. (JB)