APBD Bangli 2026 Dipangkas Rp26 Miliar, Belanja Modal Justru Naik untuk Jalan dan Irigasi

Bangli-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan penajaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Di tengah penurunan pendapatan dan efisiensi belanja, pemerintah daerah justru meningkatkan alokasi belanja modal untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam Sidang Paripurna bersama DPRD Bangli yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika, Senin (7/9).

Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp22 miliar, dari sekitar Rp1,27 triliun menjadi Rp1,25 triliun.

Penurunan terutama berasal dari pendapatan transfer yang berkurang lebih dari Rp23 miliar, dari sekitar Rp974 miliar menjadi sekitar Rp951 miliar.

Kendati menghadapi penurunan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli justru diproyeksikan meningkat lebih dari Rp1 miliar, dari sekitar Rp298 miliar menjadi lebih dari Rp300 miliar.

Bupati Sedana Arta menilai peningkatan PAD tersebut harus menjadi momentum bagi Bangli untuk memperkuat kemandirian fiskal dan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Tentu peningkatan PAD ini harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat pengelolaan potensi daerah,” ujar Sedana Arta.

Namun, ia menegaskan peningkatan PAD tidak boleh ditempuh hanya dengan meningkatkan pungutan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola, memanfaatkan teknologi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

“Kita harus bangun sistem pelayanan yang baik, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta iklim usaha yang sehat,” tegasnya.

Menurut Sedana Arta, penurunan transfer pemerintah pusat menjadi pengingat bagi Bangli untuk semakin memperkuat sumber-sumber ekonomi lokal. Pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM akan terus didorong sebagai sektor yang dapat memperkuat basis ekonomi daerah.

Upaya tersebut akan melibatkan berbagai komponen pembangunan, mulai dari DPRD, masyarakat, pelaku usaha, desa, lembaga adat hingga akademisi.

Belanja Modal Naik Rp26 Miliar

Di sisi belanja, Pemkab Bangli melakukan efisiensi dan penajaman program. Total belanja daerah turun lebih dari Rp26 miliar, dari sekitar Rp1,27 triliun menjadi sekitar Rp1,24 triliun.

Meski total belanja mengalami penurunan, alokasi untuk belanja modal justru meningkat signifikan lebih dari Rp26 miliar. Belanja modal yang sebelumnya sekitar Rp138 miliar naik menjadi lebih dari Rp165 miliar.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jaringan, serta irigasi dengan tambahan anggaran lebih dari Rp18 miliar.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak diarahkan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Belanja yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan aktivitas ekonomi tetap mendapatkan prioritas.

“Jalan yang lebih baik berarti mobilitas masyarakat semakin mudah. Irigasi yang semakin baik berarti produktivitas pertanian semakin kuat,” kata Sedana Arta.

Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur juga berpotensi menekan biaya ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas orang dan barang, sementara jaringan irigasi yang memadai menjadi penopang produktivitas sektor pertanian.

Pada sisi lain, belanja pegawai dilakukan penyesuaian, sementara belanja barang dan jasa ditingkatkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas.

Seluruh perubahan struktur APBD tersebut, kata Bupati, dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Sedana Arta menegaskan APBD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghasilkan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.

“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan,” tegasnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Pemkab Bangli menempatkan penguatan fiskal daerah dan pembangunan infrastruktur sebagai dua agenda yang berjalan beriringan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, belanja yang dinilai memiliki dampak terhadap konektivitas, pertanian, dan perekonomian masyarakat tetap menjadi prioritas. (JB)