Lima Kali Upacara Setahun, Subak Abian Paselatan Bangli Butuh Dukungan Pemerintah

Bangli-Mediaindonesianews.com: Di tengah upaya mempertahankan pertanian dan tradisi Subak di Bali, Subak Abian Paselatan, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menghadapi persoalan pembiayaan ritual yang harus dilaksanakan secara rutin. Pengurus subak berharap Pemerintah Provinsi Bali kembali memberikan dukungan anggaran untuk membantu meringankan beban tersebut.

Kelian Subak Abian Paselatan, I Nengah Suradnya, mengatakan kebutuhan dana untuk menjalankan kewajiban ritual menjadi salah satu beban yang harus ditanggung para krama subak. Dalam setahun, Subak Abian Paselatan melaksanakan lima kali upacara dengan kebutuhan biaya sekitar Rp18 juta untuk setiap kegiatan.

“Kami laksanakan upacara lima kali dalam setahun, sekali upacara biayanya delapan belas juta rupiah,” kata Suradnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Minggu (6/9).

Menurut Suradnya, sejumlah ritual tersebut meliputi Magpag Toya, Mungkah, Nyungsung, serta Ngatag saat Tumpek Uye yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Jika dihitung, kebutuhan untuk pelaksanaan ritual tersebut mencapai sekitar Rp90 juta per tahun. Angka itu belum termasuk berbagai kebutuhan operasional dan kegiatan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi subak.

Suradnya menegaskan, pelaksanaan yadnya merupakan kewajiban yang tetap dijalankan oleh krama. Namun, kondisi tersebut bukan berarti kebutuhan pembiayaan tidak menjadi persoalan.

Ia berharap pemerintah dapat hadir membantu meringankan beban subak, terutama karena Subak Abian memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar organisasi pertanian.

Minta Komitmen Pemerintah Tak Sebatas Pujian

Suradnya mengungkapkan, pada masa kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Subak Abian disebut pernah memperoleh bantuan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang kemudian dikenal dalam skema bantuan pemerintah sebagai dana hibah.

Menurut dia, bantuan tersebut cukup membantu kegiatan subak, termasuk dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan tradisi dan ritual.

“Dahulu subak-subak abian dapat bantuan, saat gubernurnya Made Mangku Pastika, sekarang kok enggak?” ujarnya.

Ia tidak mengetahui secara pasti sejak kapan bantuan tersebut berhenti diberikan. Namun, terputusnya bantuan membuat pembiayaan kegiatan subak semakin banyak bertumpu pada krama.

Suradnya berharap perhatian pemerintah terhadap Subak Abian tidak berhenti pada pengakuan mengenai pentingnya subak dalam menjaga ketahanan pangan, lingkungan, dan budaya Bali.

Menurutnya, pengakuan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan dan dukungan nyata yang dapat membantu subak mempertahankan keberadaannya.

“Jangan hanya dipuji perannya, tetapi juga perlu ada komitmen untuk membantu meringankan beban subak,” tegasnya.

155 KK Masih Bertahan sebagai Petani

Subak Abian Paselatan saat ini menaungi sekitar 155 kepala keluarga. Sebagian besar krama menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, terutama komoditas jeruk dan kopi.

Untuk komoditas kopi, para petani juga telah menerapkan praktik petik merah guna menghasilkan biji kopi dengan kualitas yang lebih baik.

Namun, di tengah upaya meningkatkan produktivitas pertanian, krama juga harus menghadapi kebutuhan pembiayaan untuk mempertahankan berbagai tradisi dan kegiatan subak.

Suradnya menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan Subak Abian. Beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dapat semakin berat apabila tidak diimbangi dukungan pemerintah.

Ia berharap Pemprov Bali dapat kembali mempertimbangkan skema bantuan bagi Subak Abian, sehingga kewajiban sosial, budaya, dan pertanian yang melekat pada subak dapat tetap berjalan.

Menariknya, ketika ditanya mengenai kemungkinan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangli, Suradnya justru menyatakan memahami keterbatasan fiskal daerah.

“Kalau dari Pemkab Bangli, meski tidak ada bantuan ke Subak Abian, kami bisa maklumi kondisi keuangannya,” ujarnya.

Kini perhatian Subak Abian Paselatan diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Mereka berharap keberadaan subak sebagai salah satu fondasi pertanian dan kebudayaan Bali tidak hanya dipertahankan melalui slogan, tetapi juga melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan. (JB)