Akses Pelabuhan Sempat Tersendat, Massa PPS Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB

Sumbawa-Mediaindonesianews.com: Akses menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sempat mengalami gangguan akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Selasa (2/6). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk mendesak pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Sejak pagi, massa aksi mulai memadati kawasan pelabuhan sambil membawa spanduk dan bendera serta menyampaikan orasi secara bergantian. Aksi tersebut menyebabkan arus kendaraan menuju dermaga tersendat dan memicu antrean panjang di sekitar akses pelabuhan. Meski demikian, layanan penyeberangan Poto Tano–Kayangan dilaporkan tetap beroperasi normal.

Ketua Aliansi PPS Kota Bima, Abdus Syahir (Ogie) mengatakan Pelabuhan Poto Tano dipilih sebagai salah satu titik utama aksi karena menjadi jalur strategis penghubung Pulau Sumbawa dan Lombok.

Menurutnya, massa mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan memberikan kepastian terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah lama diperjuangkan masyarakat.

Dalam orasinya, salah satu tokoh aksi, Abu Bakar Beko menyebut aksi blokade dilakukan sebagai bentuk tekanan politik agar aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa segera mendapat respons dari pemerintah pusat.

Ia menilai perjuangan pembentukan provinsi baru yang telah berlangsung selama puluhan tahun seharusnya memperoleh kepastian hukum dan politik dari pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan selama aksi berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan operator pelabuhan dan aparat keamanan untuk menjaga kelancaran layanan.

“Tidak ada pelabuhan tutup, layanan tetap berjalan seperti biasa,” kata Ervan.

Ia mengakui aksi demonstrasi berdampak terhadap perlambatan arus kendaraan menuju pelabuhan. Karena itu, pengaturan lalu lintas dilakukan bersama unsur TNI, Polri, dan operator penyeberangan guna mengurangi kemacetan serta menjaga distribusi logistik tetap berjalan.

Dari pihak operator, General Manager Cabang Kayangan, Erlisetya Wahyudi menyatakan operasional kapal tetap normal dan belum terdapat kepadatan yang mengharuskan penambahan armada penyeberangan.

Ia berharap aksi penyampaian aspirasi tidak sampai menghentikan aktivitas pelabuhan karena dapat berdampak terhadap distribusi barang dan kebutuhan masyarakat antarwilayah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pengguna jasa penyeberangan diketahui telah menyeberang lebih awal beberapa hari sebelum aksi berlangsung untuk mengantisipasi potensi gangguan akses menuju pelabuhan.

Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan orasi selama beberapa jam, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Aliansi PPS menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan terus dilakukan hingga pemerintah pusat memberikan kepastian terhadap aspirasi masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa. (JB)