Pemerintah akan Bentuk Satgas Pencurian Migas

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan permasalahan sektor energi seperti minyak dan gas di Indonesia berada di segala lini. Menurut dia segala hal yang menimbulkan celah pelanggaran harus ditutup supaya pemerintah tidak terus-menerus merugi.

"Kita sudah sepakat untuk melakukan satu koordinasi yang ketat di antara kementerian atau lembaga yang mempunyai kepentingan atau katakanlah pemangku kepentingan terhadap masalah kegiatan migas ini, dari hulu sampai hilir," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (28/8).

Wiranto menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus buat menangani kasus dugaan pencurian migas. Menurut dia masalah ini harus diselesaikan karena menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia.

Saat ini, kata Wiranto, masalah migas di Indonesia terjadi mulai dari pengeboran (drilling), penyulingan (refinery), penimbunan, distribusi, hingga penyelundupan.

"Bagaimana caranya itu bisa kita cegah agar kerugian negara untuk urusan migas ini menjadi minimal sekali atau kita bilang kita bisa habiskan," ujarnya.

Mantan Panglima ABRI ini juga menuturkan celah itu telah membuat kerugian yang sangat besar bagi negara. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara rinci berapa jumlah total kerugian negara atas migas ilegal tersebut.

"Ya ngitungnya sulit, tapi yang pasti itu sangat besar kerugiannya," kata Wiranto.

Kendati demikian, Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam melakukan penindakan.

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Wiranto akan ikut serta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan para penambang tradisional tidak kehilangan mata pencaharian.

"Memberikan satu alternatif bagi rakyat penambang itu untuk bisa mendapatkan nafkah mereka," ucap Wiranto.