bendera

Kamis, 03 September 2026    07:45 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


Kababinkum TNI: Aspek HAM Bukanlah Untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis


Tim Red,    11 Februari 2021,    20:29 WIB

Kababinkum TNI: Aspek HAM Bukanlah Untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis
Kababinkum TNI: Aspek HAM Bukanlah Untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis

Bekasi-mediaindonesianews.com: Aspek Hak Asasi Manusia bukanlah untuk membatasi aspek strategi dan taktis di dalam pelaksanaan tugas operasi. Demikian juga bahwa pemahaman dan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di dalam pelaksanaan tugas operasi harus menjadi pedoman di dalam setiap tindakan prajurit.


Kababinkum TNI: Aspek HAM Bukanlah Untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Anwar Saadi, S.H. saat menutup Seminar Tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional Bagi Satuan Operasi TNI, bertempat di Hotel Amaroossa Grande kota Bekasi, Kamis (11/2).

Kababinkum TNI menuturkan, sebagaimana arahan Panglima TNI bahwa pelaksanaan webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang HAM dan Hukum Humaniter Internasional khususnya kepada para prajurit TNI yang bertugas di satuan Operasi setingkat Batalyon.

“Saya merasa yakin melalui kegiatan seminar ini, dengan sosialisasi yang direncanakan kiranya dapat dicapai, yaitu untuk memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman tentang penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta Hukum Humaniter Internasional bagi prajurit TNI, khususnya satuan setingkat Batalyon,” jelas  Laksda TNI Anwar Saadi.


Kababinkum TNI: Aspek HAM Bukanlah Untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis

Menurutnya, pemahaman dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam pelaksanaan tugas operasi harus menjadi pedoman di dalam setiap tindakan prajurit. “Karenanya setiap prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas hendaknya benar-Benar mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tentang tindakan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan,” ungkap Kababinkum TNI.

Seminar pada hari kedua ini lebih difokus membahas Hukum Humaniter Internasional dengan pembicara Brigjen TNI (Purn) Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., Brigjen TNI (K) Dr. Tutty Meliana, S.H.,M.H. dari Direktorat Hukum Angkatan (Darat Dirkumad) dan Alexandre Faite dari Delegasi International Committee The Red Cross (ICRC) yang biasa disebut Palang merah Internasional untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS