Gudang Penampungan CPO di Banyuasin Disorot, Legalitas dan Pengawasan Dipertanyakan

Banyuasin-Mediaindonesianews.com: Aktivitas gudang penampungan Crude Palm Oil (CPO) yang disebut milik seseorang berinisial R di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi sorotan warga. Legalitas usaha dan perizinan operasional gudang tersebut dipertanyakan menyusul laporan mengenai aktivitas kendaraan pengangkut CPO yang keluar masuk lokasi hingga malam hari.

Seorang warga berinisial BA mengatakan, truk tangki dan kendaraan pengangkut CPO kerap terlihat melakukan aktivitas bongkar muat di area gudang. Menurut dia, kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan yang berlaku.

“Warga mempertanyakan legalitas operasional gudang, termasuk izin usaha, izin lingkungan, dan perizinan lainnya,” ujar BA, Selasa (13/10).

BA menyebut aktivitas gudang cenderung ramai pada malam hari. Ia juga menduga CPO yang ditampung didistribusikan kembali berdasarkan pesanan pihak tertentu. Namun, dugaan mengenai pola distribusi tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak pengelola maupun instansi terkait.

Warga berharap instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha tersebut, termasuk memastikan kelengkapan dokumen perizinan dan kesesuaian aktivitas bongkar muat dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau aktivitasnya dilakukan secara terang-terangan dan tidak memiliki izin, tentu warga mempertanyakan pengawasannya. Kami berharap ada pemeriksaan terhadap legalitas gudang tersebut,” katanya.

BA juga meminta Polda Sumsel Selatan dan Polres Banyuasin menindaklanjuti informasi tersebut. Menurut dia, apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta Polda Sumatera Selatan dan Polres Banyuasin melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan praktik ilegal, segera diproses sesuai hukum dan apabila memang tidak memiliki legalitas, dilakukan tindakan sesuai ketentuan, termasuk penutupan,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tidak adanya izin dan penilaian mengenai kemungkinan pembiaran oleh aparat masih merupakan klaim warga yang belum terverifikasi. Kepastian mengenai status perizinan dan legalitas operasional gudang memerlukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Hingga berita ini ditulis, wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pengelola gudang untuk memperoleh penjelasan mengenai perizinan dan aktivitas operasionalnya.

Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Polres Banyuasin terkait informasi dugaan aktivitas penampungan dan bongkar muat CPO tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diterima dari pihak Unit Pidsus.

Pemeriksaan dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait diperlukan untuk memastikan fakta di lapangan, status perizinan, serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam kegiatan operasional gudang tersebut. (Hadi)