bendera

Sabtu, 06 Juni 2026    04:41 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun


Tim Red,    13 Mei 2026,    19:11 WIB

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5). Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut mencapai Rp112 triliun.


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, memimpin langsung aksi tersebut. Dalam orasinya, ia menilai proyek KDMP yang awalnya digagas sebagai penguatan ekonomi desa justru diduga menjadi ajang korupsi dan monopoli elite birokrasi.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tetapi realisasi di lapangan hanya sekitar Rp1,6 miliar. Ada selisih Rp1,4 miliar per desa. Jika dikalikan 80 ribu titik, maka potensi kerugian negara mencapai Rp112 triliun,” ujar Dendy di depan Gedung KPK.

GMNI Jakarta juga menyoroti keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan proyek dan distribusi material bangunan melalui PT Agrinas. Menurut Dendy, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.


“Kami menolak keterlibatan militer dalam urusan bisnis sipil dan koperasi desa. TNI harus kembali fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya.

Selain mengkritik proyek KDMP, massa aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek KDMP di Indonesia.

Dalam tuntutannya, GMNI Jakarta meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan selisih anggaran proyek, mengevaluasi pengelolaan logistik, menghentikan dugaan monopoli distribusi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek desa.

Mereka juga mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan koperasi desa sepenuhnya kepada masyarakat tanpa intervensi elite birokrasi maupun kepentingan militer.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai sejumlah orasi dari perwakilan mahasiswa. Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan yang disampaikan massa demonstran.***


banner
NASIONAL
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN)
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 130 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pelantikan yang berlangsung
img
Kamis, 04 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur dan persyaratan pemecahan bidang tanah sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan. Layanan ini menjadi
img
Rabu, 03 Juni 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyambut kedatangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim
img
Rabu, 03 Juni 2026
Singapura - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting
img
Rabu, 03 Juni 2026
Tangerang-Mediaindonesianews.com: Kehadiran layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pertanahan secara terintegrasi

MEDIA INDONESIA NEWS