bendera

Kamis, 03 September 2026    03:26 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun


Tim Red,    13 Mei 2026,    19:11 WIB

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5). Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut mencapai Rp112 triliun.


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, memimpin langsung aksi tersebut. Dalam orasinya, ia menilai proyek KDMP yang awalnya digagas sebagai penguatan ekonomi desa justru diduga menjadi ajang korupsi dan monopoli elite birokrasi.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tetapi realisasi di lapangan hanya sekitar Rp1,6 miliar. Ada selisih Rp1,4 miliar per desa. Jika dikalikan 80 ribu titik, maka potensi kerugian negara mencapai Rp112 triliun,” ujar Dendy di depan Gedung KPK.

GMNI Jakarta juga menyoroti keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan proyek dan distribusi material bangunan melalui PT Agrinas. Menurut Dendy, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.


“Kami menolak keterlibatan militer dalam urusan bisnis sipil dan koperasi desa. TNI harus kembali fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya.

Selain mengkritik proyek KDMP, massa aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek KDMP di Indonesia.

Dalam tuntutannya, GMNI Jakarta meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan selisih anggaran proyek, mengevaluasi pengelolaan logistik, menghentikan dugaan monopoli distribusi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek desa.

Mereka juga mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan koperasi desa sepenuhnya kepada masyarakat tanpa intervensi elite birokrasi maupun kepentingan militer.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai sejumlah orasi dari perwakilan mahasiswa. Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan yang disampaikan massa demonstran.***


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS