bendera

Kamis, 03 September 2026    04:21 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


KPK Minta Kapolri Transparan Laporkan Kasus Novel ke Jokowi


dee maaz,    08 Desember 2019,    19:51 WIB

KPK Minta Kapolri Transparan Laporkan Kasus Novel ke Jokowi

Jakarta – MediaIndonesiaNews : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Kapolri Idham Aziz secara transparan membeberkan hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan. Dia mengatakan publik akan memberikan penilaian negatif jika hal itu tidak dilakukan.


"Kalau itu dilakukan dengan tidak transparan tentu akan orang punya pandangan macam-macam dan itu yang kami tidak mau," ujar Saut di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Saut menuturkan pihaknya belum mengetahui hasil penyelidikan terbaru yang dilakukan Kepolisian. Namun, dia mengaku telah menyampaikan kepada pihak Kepolisian untuk secara menyeluruh melaporkan hasil kerjanya agar semua pihak mengetahui apakah mengalami kemajuan atau jalan di tempat.

Lebih lanjut, Saut menyampaikan KPK akan menyampaikan ke publik hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras ke wajah Novel meski Kepolisian nantinya lebih awal menyampaikan ke publik. Langkah itu diambil karena KPK juga menjadi bagian dari tim Kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut.


"Di kita ada tim yang mengikuti perkembangannya. Nanti tinggal apakah perlu di-update orang-orangnya dan seterusnya," ujarnya.

Di sisi lain, Saut menyampaikan kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus Novel bisa mempengaruhi indeks persepsi korupsi Indonesia ke depan.

Dia berkata Indonesia akan dipandang sebagai negara yang peduli dengan pemberantasan korupsi jika Kepolisian secara serius menangani hal itu.

"Kalau memang mau menaikkan persepsi korupsi harus masuk ke detil-detilnya, bagaimana kita mendalami kasus ini, kemudian dilaporkan kemajuannya. Sehingga, kita bisa lihat memang dari waktu ke waktu ada kemajuan dengan demikian menuju kepada ditemukannya pelaku," ujar Saut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis untuk meminta hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada Senin (9/12),

"Nanti saya jawab setelah saya dapat laporan dari Kapolri. Senin akan saya undang Kapolri," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/12).

Jokowi diketahui memberi tenggat waktu kepada Idham untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai awal Desember 2019 ini. 


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS